Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 18 Februari 2015 11:29 WIB

Pemerintah Sandera Penunggak Pajak

Pemerintah menunjukkan ketegasannya dengan mulai melaksanakan penyanderaan penunggak pajak yang tidak beritikad baik, yakni dimasukkan ke penjara (gijzeling) karena yakin bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 19/2000 menyatakan, penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung jawab pajak dengan menempatkan di tempat tertentu. Waktunya enam bulan dan bisa diperpanjang enam bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada akhir Januari menyandera SC (61), penanggung jawab tunggakan pajak Rp6 miliar PT DGP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Salemba, Jakarta Pusat. SC ditangkap ketika berada di Tanah Abang, Jakarta.Penangkapan terhadap penunggak pajak yang bandel juga dilakukan di sejumlah provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan akan makin banyak penunggak pajak yang disandera di penjara, mengingat pemerintah akan terus bersikap tegas dan memburunya.Wapres mengatakan, pemerintah akan tegas dan akan selalu tegas terhadap penunggak pajak sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak.

Kalla mengatakan penunggak pajak di Indonesia masih beruntung karena Indonesia masih menerapkan gijzeling. Di negara lain pemerintah setempat lebih bersikap tegas terhadap penunggak pajak. "Kalau di Amerika Serikat pengemplang pajak malah sudah dipenjara," kata Wapres.

Selama ini, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia rendah. Indikatornya adalah rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang stagnan di kisaran 12 persen selama lima tahun terakhir. Pemerintah bertekad target tahun ini adalah 13,2 persen. Tahun ini target pajak Rp1.244,7 triliun.

Pada 2013, tercatat sekitar 28 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari 44,8 juta jiwa penduduk bekerja. Dari 17 juta di antaranya yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT), baru 10,82 juta yang menyampaikan SPT. Sementara yang benar-benar membayar pajak baru 1,7 juta wajib pajak (WP).Sementara itu, dari 12 juta badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif, baru sekitar 446.000 atau 3,6 persen yang menyampaikan laporan tahunan.

Penyanderaan dilakukan karena WP tidak punya itikad membayar pajak, padahal mereka memiliki kemampuan. Penyanderaan hanya berlaku bagi WP dengan utang minimal Rp100 juta dan sudah memiliki putusan hukum tetap selama tiga tahun tiga bulan 21 hari, kata Dadang Suwarna seraya menambahkan bahwa selama 2015, total sudah empat WP yang disandera.

Sejumlah kalangan mengapresiasi tindakan penyanderaan oleh DJP itu. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah awal yang positif bagi penegakan hukum pajak. Namun, DJP diminta konsisten melakukannya agar menimbulkan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Tantangan DJP pada tahun ini bakal tidak mudah. Salah satunya adalah DJP dengan kepemimpinan Dirjen Pajak baru Sigit Priadi Pramudito berkewajiban mengawal penerimaan pajak dalam APBN-P 2015. Target penerimaan pajak itu tidak mudah karena selama ini dalam beberapa tahun terakhir target tidak tercapai.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats