Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015 08:26 WIB

Pembayaran PBB-KB Badan Usaha Perlu Diawasi

Dengan dibukanya pasar BBM non subsidi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) selain Pertamina, mengakibatkan terjadinya persaingan yang cukup ketat diantara mereka dalam menentukan harga jual.

Pengangkatan BU-PIUNU merupakan domain Menteri ESDM, sementara pengawasan terhadap BU-PIUNU menjadi kewenagan BPH Migas.

BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang menjalankan bisnis minyak/BBM yang boleh mengimport dan mengeksport BBM serta harus memiliki sarana/infrastruktur seperti storage tank.

Saat ini, badan usaha swasta yang mendapatkan izin untuk menyalurkan BBM Non PSO antara lain AKR, Petronas, Shell, Total, Kutilang Paksi Mas dan lain-lain.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBB-KB merupakan salah satu variable yang digunakan dalam menentukan harga jual BBM Non PSO. Besarnya PBB-KB adalah 5% sampai 10% tergantung dari peraturan masing-masing daerah.

Maka, dengan banyaknya BU-PIUNU dalam bisnis BBM Non PSO mengakibatkan terjadinya persaingan harga yang cukup ketat dari masing-masing Badan Usaha.

Sementara, tidak jelasnya pengawasan atas pungutan PBB-KB pada BU-PIUNU, selain Pertamina, membuat harga jual BBM non PSO mereka menjadi "lebih murah" jika di bandingkan harga Pertamina.  Hal ini akan berdampak terhadap perolehan pendapatan dan keuntungan Pertamina sekaligus berdampak terhadap pemasukan Negara.

Pemda sebagai pihak yang diberi hak mendapatkan dan kewenangan memungut PBB-KB masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pungutan PBB-KB pada BU-PIUNU. Pungutan PBBKB oleh pihak Pemda terhadap BU-PIUNU swasta , nyaris luput dari "target" Pemda.

Saat ini Pertamina menguasai pasar BBM Non PSO sebesar 70% untuk wilayah Jakarta . Jadi masih ada 30% pungutan PBB-KB dari Badan Usaha Pemengang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang harus di kejar oleh Pemda Jakarta.

Apakah diwilayah lain pengawasan terhadap Badan Usaha Pemengan Izin Niaga Umum sudah cukup ketat?

PBB-KB merupakan hak daerah yang merupakan pemasukan dan bisa dijadikan APBD dari masing-masing daerah.  Sebagai BUMN milik Negara, Pertamina pasti dan telah melakukan pembayaran PBB-KB tersebut pada saat BBM "ditebus" oleh mitranya seperti spbu, agen bunker dll.

Bagaimana dengan BU-PIUNU non BUMN?  Bagaimana Pemda bisa melakukan pengawasan terhadap badan usaha selain Pertamina karena pasti jumlahnya cukup signifikan.

Tidak aneh jika BUPIUNU non BUMN bisa jual BBM lebih murah 5% sampai dengan 10% ketimbang BU-PIUNU BUMN karena tidak dipungutnya PBB-KB tersebut.   

Jadi, jika pengawasan terhadap  BU-PIUNU selain Pertamina tidak ketat, bahkan cenderung diabaikan, maka sah-sah saja jika Pertamina  sampai tidak melakukan pembayaran terhadap pungutan PBB-KB.

(Mamit Setiawan-Direktur Executive Energy Watch Indonesia)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats