Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 03 Desember 2015 08:43 WIB

Memberantas Pungli di Sekolah

Korupsi di dunia pendidikan masih terus berlangsung hingga saat ini. Sekolah masih terlibat praktik korupsi receh (petty corruption) dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa. Praktek pungli tidak berhenti meski pemerintah sudah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 
Biasanya praktik pungli dilakukan pihak sekolah dalam ajang penerimaan siswa baru di semua tingkat pendidikan, biaya ekskul, biaya masuk, bangunan, buku paket, SPP, perpustakaan, study tour, perpisahan guru, dan lainnya. Ada juga pungli dengan  alasan ‘Susu Tante’ (Sumbangan Sukarela Tanpa Tekanan).   
 
Harus diakui banyak pungutan itu yang tidak terkait dengan peningkatan kegiatan belajar mengajar. Bahkan berdasarkan temuan survei ICW, ada uang koordinasi dari sekolah ke Dinas Pendidikan. Praktek pungutan itu melibatkan empat lapisan mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan daerah dan Depdiknas.  
 
Di sisi lain, menurut pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, menjadi akar masalah masih berlangsungnya pungli oleh pihak sekolah.   
 
Aturan ini dinilai Doni,  seolah melegalkan praktek pungli sekolah. Oleh karena itu, peraturan ini harus direvisi dan diperjelas.  Sehingga pihak sekolah tidak ‘terjebak’ dalam pusaran melakukan pungli. 
 
Soal pungli dalam penerimaan siswa baru pernah disoroti Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam urusan penerimaan siswa baru, Ombudsman banyak menerima pengaduan.  Selain penerimaan siswa baru, praktik pungli juga terjadi korupsi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).  
 
Sebagaimana diketahui, dana BOS sejatinya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di sekolah. Melalui program itu pula, sekolah seharusnya membebaskan segala jenis pungli bagi siswa di sekolah. Namun ironisnya, meski ada dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), fakta di lapangan tidak berlaku demikian. Praktek pungli di sekolah-sekolah, tetap marak. 
 
Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) misalnya, sejumlah pungutan baik  masih banyak dilakukan sekolah swasta di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pungutan itu juga tidak membedakan mana siswa miskin dan berada. Alasannya, dana BOS yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh operasional sekolah.  
 
Dengan demikian, kata dia, kehadiran dana BOS yang salah satu tujuannya membebaskan siswa miskin nyatanya tidak berjalan optimal. Sebab para siswa masih harus membayar beberapa komponen operasional sekolah yang seharusnya telah ditanggung oleh BOS. Mayoritas orangtua mengaku mengeluhkan pungutan-pungutan sekolah itu, karena memberatkan mereka. 
 
Beberapa pungutan yang masih terjadi berupa biaya bulanan siswa (SPP). Meski tidak utuh, namun hal ini tetap berupa pungutan. Setiap siswa ditarik biaya SPP siswa Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Misalnya SPP seharusnya Rp200 ribu mereka membayar Rp50 ribu, dan Rp250 ribu mereka harus membayar Rp100 ribu. Tarikan ini jelas tidak dibenarkan karena sudah masuk kategori penyelewengan. 
 
Praktik-praktik pungli di dunia pendidikan kita terus berlangsung karena pelakunya tidak ditindak tegas oleh pemerintah. Padahal, sekolah semestinya menjadi dasar penanaman praktik pemberantasan korupsi.
 
Mulai sekarang praktek pungli harus dihilangkan. Selain pengawasan ketat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan guru, perlu melibatkan orangtua murid dalam pengawasan sumbangan-sumbangan, dan lainnya.  Jika orangtua siswa dilibatkan, tentu praktek pungli bisa dicegah, dan pihak sekolah juga akan lebih menahan diri untuk meminta berbagai sumbangan kepada orangtua.
 
Sudah saatnya pula dibentuk unit pengaduan reaksi cepat. Sehingga orangtua maupun siswa bisa mengadukan praktek pungli dengan cepat, dan bisa segera ditangani. Setelah ditangani, aparat berwenang harus segera menindaklanjutinya. Cara ini akan memberikan shock therapy kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan penyelewengan.
 
Mulai saat ini  reformasi bidang pendidikan harus dibarengi reformasi birokrasi. Samakan pola pikir untuk mencegah terulangnya praktik KKN di sekolah. Pasalnya, praktek pungli apapun bentuknya tidak dapat dibenarkan, karena  sangat memberatkan orangtua. Untuk itu selain tindakan tegas dari pemerintah, diperlukan pengawasan dari masyarakat untuk bisa mengurangi tingkat korupsi.  
 
Sekali lagi kita mengingatkan, dunia pendidikan itu harus menjadi dasar penanaman praktik pemberantasan korupsi, bukan malah menyuburkan praktik KKN. Cilakanya praktik penyelewengan itu dilakukan di depan anak-anak, yang kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats