Di Publish Pada Tanggal : Senin, 05 Juni 2017 12:32 WIB

Rektor Dipilih Presiden Mencederai Tri Dharma Perguruan Tinggi

Oleh: Erni Bajo*)

Hari ini saya dikejutkan dengan pemberitaan yang ramai di media sosial terkait pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa rektor atau pimpinan di perguruan tinggi diharuskan dipilih presiden. Hal ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab rektor dalam proses penyeragaman.  

Hal tersebut disampaikan atas kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi. Soal mekanisme pemilihan rektor baik negeri maupun swasta sama dengan pemilihan gubernur, namun Mendagri tidak menjelaskan soal mekanismenya secara rinci karena masuk dalam ranah Kemenristek Dikti.

Kekhawatiran Mendagri akan kontradiksi dengan imbaun pemerintah agar tidak memasukkan unsur politik ke dalam kampus. Sudah dapat kita prediksi, akan ada tenaga akademik yang akan cari muka atau tebar pesona kepada calon presiden yang didukungnya, karena bargaining akademik tidak bisa dielakkan. Saya sebut bargaining akademik karena akan terjadi kesepakatan tertentu yang dilakukan oleh petinggi-petingi kampus dengan pendukung capres untuk menduduki jabatan struktural tertinggi kampus.

Kekhawatiran mahasiswa terkait terjadinya kampanye terselubung bisa terjadi pada kuliah-kuliah umum yang biasanya gencar dilakukan di kampus-kampus oleh petinggi-petinggi dan cendikia negeri pendukung salah satu capres atau capres itu sendiri.

Contoh, ketika Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta diundang melakukan kuliah umum di ITB Bandung pada April 2014, ratusan mahasiswa menolak kehadiran Jokowi sehingga beliau tidak jadi memberikan kuliah umum. Mahasiswa menolak politisisasi kampus. Ironisnya lagi, jika penolakan mahasiswa tersebut pun dipolitisisasi.

Kampus Netral

Bayangkan, jika rencana pemerintah tentang pemilihan rektor diserahkan kepada presiden, sama dengan menteri yang pemilihannya oleh presiden, sudah jadi budaya di negeri ini, ganti presiden ganti kebijakan, ganti presiden ganti orang, ganti presiden ubah peraturan, ini pun akan terjadi di lingkungan akademik. Bisa jadi ganti rektor ganti visi misi perguruan tinggi, proses akreditasi kampus yang diadakan empat tahun sekali akan semakin rumit karena isian akreditasi yang berubah karena rektornya sudah beda orang.

Kampus yang notabene tempat penggalangan suara dengan jumlah yang menggiurkan akan menjadi sasaran empuk partai-partai politik pengusung capres. Kampus netral harga mati, hanya tertinggal di lidah tak bertulang para mahasiswa, lalu akan melahirkan politik uang. Belum lagi lembaga kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Pimpinan Mahasiswa pun akan kebagian peran ketika doktrin untuk memilih capres datang dari para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus.  

Ketika pandangan politik atau dukungan capres para civitas akademika berbeda, indikasi konflik sangat rawan terjadi, lalu siapa yang bertanggung jawab? Tragis memang, ini benar-benar mencederai Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

Semoga rencana pemerintah terkait "Rektor Dipilih oleh Presiden" dapat ditinjau dan dirembukkan ulang.

*) Penulis, pengamat pendidikan

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats