Di Publish Pada Tanggal : Senin, 05 Juni 2017 19:53 WIB

Pemprov Harus Berikan Solusi Nyata untuk PMKS

BERTAMBAHNYA pengemis di Jakarta menurut saya di sebabkan karena belum adanya aturan hukum atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur sanksi kepada warga Jakarta jika memberi kepada pengemis.

Bandingkan dengan di Yogyakarta yang memiliki aturan dalam Perda jika ada warganya memberi kepada pengemis di denda Rp10 juta rupiah.

Efektifitas penertiban kemudian pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial juga tidak mendapatkan pengawasan yang ketat, sehingga mungkin tidak menjamin para pengemis tersebut ketika dikembalikan ke masyarakat tidak seluruhnya mampu memulai kehidupan yang lebih baik.

Kemudian fasilitas di panti sosial harus di pertanyakan apakah panti sosial selama Ini memberikan fasilitas yang cukup baik selama masa pembinaan serta fasilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan yang mendukung strategi pembinaan kepada pengemis.

Jika di fasilitasi dengan baik serta di jamin suasana yang nyaman dan kekeluargaan dalam pola pembinaan, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pastinya akan datang sendiri kesana.

Jika didukung pola pendidikan yang mumpuni pasti sudah lahir nama nama mantan pengemis yang menjadi orang sukses dan hidup layak dan bermartabat.

Selain itu perlu ditingkatkan kembali strategi-strategi pembinaan untuk mencari solusi permasalahan maraknya pengemis dan gelandangan serta rakyat miskin. Setiap orang, baik itu pengemis/gelandangan pasti memiliki potensi tertentu pada dirinya walau tidak memiliki pendidikan yang tinggi sekalipun.

Seharusnya banyaknya populasi penduduk Jakarta dan pengangguran yang ada dapat diberdayakan karena ekonomi terus tumbuh dan lapangan kerja semakin terbuka, diperlukan tenaga ahli yang dapat mendalami setiap potensi yang ada pada diri masyarakat penyandang kesejahteraan sosial untuk mendalami tiap potensi yang ada pada diri pengemis yang di bina, kemudian tidak cukup hanya keterampilan saja yang diajarkan, melainkan pendidikan pengembangan karakter dan mental mereka serta ilmu bisnisnya juga harus di berikan.

Wadah permodalan usaha untuk pengemis yang lulus pembinaan juga harus dibuatkan, ada Instruktur usaha mandiri yang cakap dalam mengawali mendampingi tahap awal berdirinya usaha mandiri sekumpulan  pengemis yang lulus pembinaan. Terakhir perlu ada Perda yang mengatur sanksi jika ada masyarakat Jakarta yang memberi kepada pengemis.

Oleh: Dewi Salma SH, Praktisi Hukum
 

(****)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats