Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017 09:54 WIB

Soal Tarif Listrik Saatnya DPR Membela Rakyat

SOAL tarif dasar listrik (TDL) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pemerintah menilai masyarakat salah paham dalam menyikapi isu kenaikan TDL. Padahal, pemerintah hanya menarik subsidi di golongan 900 watt. Banyak salah persepsi orang, ada kenaikan tarif listrik, yang terjadi sebenarnya tidak naik.
 
Sementara itu, PT PLN (Persero) memastikan tarif dasar listrik (TDL) tidak mengalami kenaikan hingga dalam waktu dekat
 
Meski demikian, kenyataannya, masyarakat tetap menolak penegasan pemerintah itu. Soalnya, tarif listrik yang mereka bayarkan setiap bulannya meningkat dari sebelumnya. Karuan saja mereka menyatakan keberatan atas pencabutan subsidi itu.
 
Saat kampanye pada Pilpres tahun 2014, salah satu point kampanye pro rakyat Jokowi adalah  menurunkan TDL. Janji inilah yang menjadi salah satu yang menjadi alasan rakyat untuk memilih Jokowi dan Jusuf Kalla. Kenyataannya, rakyat membayar listrik lebih mahal setelah subsidi dicabut.
 
Pencabutan subsidi yang membuat rakyat harus membayar lebih mahal TDL membuat beban jutaan rakyat semakin membengkak terlebih dalam waktu dekat mereka akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Ajaran Baru.
 
Oleh karena itu sudah sepatutnyalah sesuai dengan janji kampanye pak jokowi dan JK agar merevisi kembali kebijakan pencabutan subsidi itu demi  mengurangi beban hidup jutaan rakyat kecil, karena telah bertentangan dengan janji kampanye saat Pilpres yang lalu.
 
Meski pemerintah menyatakan TDL tidak naik, yang jelas keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap hingga Juli 2017 untuk golongan 900 VA, telah membuat banyak masyarakat terkejut, terutama saat membayar listrik. Banyak masyarakat tidak tahu dan bahkan merasa tidak adil dengan kebijakan yang mereka nilai sepihak tersebut. Tak jarang para pegawai di loket pembayaran PLN, menjadi sasaran amarah warga yang merasa tidak terima tagihan listriknya membengkak. 
 
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini PT PLN Persero mulai 1 Januari 2017 memberlakukan pencabutan subsidi tarif listrik secara bertahap dengan daya 900 VA, yang disebut pemerintah dengan golongan rumah tangga mampu. Penyesuaian dilakukan secara bertahap pada 1 Januari, 1 Maret dan Mei 2017 di mana kenaikan sebesar 30 persen tiap tahap hingga menjadi keekonomian atau tanpa subsisdi lagi. 
 
Dengan skenario tersebut, secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga 900 VA yang dinilai mampu akan mengalami kenaikan dari Rp605 menjadi Rp791 per 1 Januari 2017, Rp1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017. 
 
Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya. Subsidi listrik yang dicabut pemerintah tersebut berkisar sebesar 82,2 persen dari total jumlah pengguna listrik 900 VA sebanyak 23,04 juta pelanggan.
 
Pencabutan subsidi itu demi kepentingan golongan rumah tangga mampu. Nyatanya golongan 900 VA tersebut kebanyakan adalah golongan menengah dan pekerja. Bukan golongan pengusaha ataupun pejabat. Bukanlah orang kaya yang memiliki kelebihan dana. Mereka adalah para pekerja dengan pendapatan pasa-pasan.
 
Kita berharap agar pemerintah tidak boleh gegabah dalam mencabut subsidi listrik, karena hal ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Satu hal yang harus dilakukan pemerintah adalahapakah pencabutan subsidi itu semakin membuat rakyat menderita atau tidak. Kalau memang banyak rakyat yang menderita, tak salah jika Presiden Jokowi kembali memberlakukan subsidi bagi golongan 900 VA.
Jika harga BBM, tarif listrik, harga-harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi naik, apakah ini yang disebut pemerintahan Jokowi-JK pro rakyat? Kita berharap pemerintah harus lebih bijak, lebih pro kepada rakyatnya. Demi rakyat bahagia, tak salahkan jika pemerintah tetap memberikan subsidi terhadap listrik, BBM, dan kebutuhan rakyat lainnya. 
 
Seharusnya Presiden Jokowi menunaikan janjinya untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik. Sementara para wakil rakyat kita jangan diam seribu bahasa menyaksikan jeritan rakyat akibat mereka kesulitan membayar TDL. Bukankah wakil rakyat itu harus menyuarakan suara dan kepentingan rakyat. Kinilah saatnya DPR membela rakyatnya.
 

(AN)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats