Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017 07:41 WIB

TAJUK: Pansus KPK Sambangi Mabes Polri

SETELAH beraudiensi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin Bandung, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR menyambangi Mabes Polri di Jakarta, Rabu (12/7/2017) siang.  

Pemimpin dan anggota Pansus Angket KPK yang datang ke Mabes Polri di antaranya Agun Gunandjar (Ketua), serta Muhammad Misbakhun, Dossy Iskandar, Edi Wijaya Kusuma dan Syahroni. Juga John Kennedy Aziz, Masinton Pasaribu, Hendriyoso Diningrat, Taufiqulhadi, Bambang Soesatyo, Herman Heri dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.


Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin menyatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahim, dan sebagai bentuk koordinasi

Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka koordinasi agar Polri mendukung kegiatan Pansus dalam proses penyelidikan, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia Angket ini bisa berjalan efektif dan efisien.

Kita bisa memahami kunjungan Pansus Hak Angket ke Mabes Polri itu, apalagi  ingin berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan fungsi pengawasan dan menyelidiki jika lembaga tertentu melakukan kejanggalan. Hal ini sesuai konstitusi.

Lewat koordinasi itu diharapkan upaya pemberantasan korupsi ke depan semakin maksimal. Korupsi semakin bisa kita tekan dengan adanya suatu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi yang selama ini banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat.

Kedatangan anggota Pansus Hak Angket ke Mabes Polri itu sebaiknya ditanggapi positif oleh semua pihak, terutama oleh mereka yang kontra pembentukan Pansus Hak Angket KPK di DPR.  

Apalagi, pembentukan Pansus itu tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau membubarkan KPK, justru seluruh anggota Pansus sudah menyatakan untuk tetap mempertahankan keberadaan lembaga anturasuah itu.

Dalam pemberantasan korupsi, lembaga penegak hukum apapun, termasuk KPK harus bekerja profesional, taat hukum, sehingga KPK bekerja sesuai harapan publik.

Itulah sebabnya, semua pihak harus mendorong keberadaan Pansus Hak Angket di DPR untuk benar-benar bekerja dan mencari solusi terbaik bagi kemajuan KPK ke depan, terutama dalam pemberantasan korupsi. Mari kita tinggal cara pikir negatif bahwa Pansus Hak Angket untuk memperlemah KPK.

Kita akui lembaga KPK bukan malaikat. Karenanya semua pihak wajib mengkoreksi agar KPK lebih cermat dan akuntabel menggunakan kewenangannya untuk memberantas korupsi.

Di sisi lain, seluruh masyarakat wajib mengawasi kerja KPK agar menjadi institusi yang kredibel, akuntabel dan tidak pilih kasih dalam menegakkan keadilan berantas korupsi. Sementara kalangan DPR jangan sampai kewenangan tersebut masuk jauh dan rentan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Publik menginginkan wakil rakyat lewat Pansus Hak Angket  ikut mempercepat proses penegakan hukum, bukan malah  memperkeruh dan menghambat proses penegakan hukum. Jangan sampai publik menyebut ada oknum-oknum wakil rakyat yang menjadi pembela dan pelindung koruptor.

Kita semua wajib hukumnya untuk mengawal agenda nasional pemberantasan korupsi. Berikan kepercayaan kepada KPK, Kejaksaan Agung, Polri untuk mencegah dan memberantas korupsi yang sudah membuat rakyat menderita. Tentu harus dilakukan secara profesional, tidak melanggar hukum dan HAM.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats