Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017 13:49 WIB

Jurus Bingung yang Mulia Tuan Presiden

SEKADAR ingin mengingatkan kembali memori bangsa ini, detik-detik menjelang akan diumumkannya `Kabinet Kerja` oleh Presiden Jokowi, ada sebuah statement politik yang keluar dari mulut yang mulia tuan presiden, kalau para menteri yang diangkat “tidak ada yang punya program”, dan semuanya “para menteri menjalankan program serta janji kampanye presiden”.
 
Sebagai seorang presiden tampaknya yang mulia tuan Presiden paham betul makna dan arti statement tersebut di atas dan sangat mengerti kualitas para menteri yang akan diangkatnya diawal masa jabatannya dan para menteri seharusnya juga mengerti arah kebijakan yang akan diambil oleh sang presiden.
 
Sudah hampir tiga tahun kabinet kerja berjalan untuk menjalankan seluruh program kerja yang mulia presiden dan sudah beberapa kali juga terjadi pergantian kabinet di jajaran para menteri yang dianggap kurang atau tidak pas dalam menjalankan titah paduka.
 
Namun seiring perjalanan waktu tampaknya Presiden Jokowi tidak puas dengan kinerja para pembantunya, yang pada akhirnya terjadilah bongkar pasang kabinet yang seharusnya tidak perlu terjadi, apabila para menteri yang dipanggil oleh tuan presiden datang dengan membawa proposal mengenai program kerja untuk mengembangkan masing-masing kementrian tersebut.
 
Namun apa daya, karena para menteri yang pada akhirnya dilantik hanya diberi mandat untuk mengakomodir kepentingan tim sukses dan partai politik pendukung presiden yang datang tanpa membawa program kerja kementrian, karena hanya fokus untuk bekerja atas dasar memenuhi janji-janji politik revolusi mental dan retorika yang tidak masuk akal sang tuan presiden.
 
Ada puluhan, bahkan ratusan janji kampanye tuan presiden yang seingat saya baru hari santri yang dapat direalisasikan, namun selebihnya saya tidak yakin dan tidak mengerti kapan janji-janji lainnya itu dapat di realisasikan oleh yang mulia dan para pembantunya tersebut.
 
Sudah hampir tiga tahun kabinet kerja ini berjalan terseok-seok tanpa arah dan tujuan yang jelas karena tampaknya sang nahkoda negeri ini merasa bingung dan belum paham betul bagaimana mengatur kemudi besar sebuah bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena publik seringkali disuguhi adegan adegan bak cerita sinetron yang penuh dengan kegaduhan dan drama politik pencitraan yang sangat membosankan oleh sang presiden sebagai nahkoda maupun para pembantunya.
 
Seperti dramatikal politik terbaru yang masih lekat dalam ingatan kita, yaitu kebijakan “FULL DAY SCHOOL” yang diwacanakan oleh menteri pendidikan Prof. Muhajir melalui Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru.
 
Kebijakan yang banyak menuai protes dan polemik itu sebenarnya adalah bukan program yang diinginkan oleh sang pembantu presiden karena para menteri hanya bertugas membantu tugas dan program kerja presiden yang menjadi janji kampanye dulu, namun ketika kebijakan itu membuat kegaduhan publik, kemudian presiden menghentikan polemik tersebut bak seorang pahlawan di film laga.
 
Sangat heran dan lucu karena seolah menteri pendidikan dianggap sebagai salah satu sumber kegaduhan yang akan menerapkan program “FDS” yang notabene kebijakan tersebut tidak mungkin diputuskan atas dasar keinginan sang menteri padahal sumber utama ide menyangkut FDS tersebut adalah dari Istana Presiden sendiri, seperti yang pernah diungkapkan oleh Mendiknas dalam RDP dengan DPR beberapa waktu yang lalu.
 
Namun publik yang cerdas tidak akan terpancing dan termakan oleh isu-isu yang tidak jelas dan terus menerus dikeluarkan oleh pihak istana yang merupakan sumber kegaduhan utama di republik ini, sepanjang berdirinya republik tercinta. Karena publik sudah semakin mengerti gaya politik pencitraan yang selalu dimainkan oleh rezim pemerintahan saat ini.
 
Entah kenapa Tuan Presiden selalu mengeluarkan kebijakan yang pasti akan menuai konflik ataupun polemik di hadapan publik dan tampaknya yang mulia tidak sama sekali bisa merasakan suasana kebatinan yang terjadi didalam masyarakat saat ini dan senang sekali menuai kegaduhan dan kecaman khalayak ramai.
 
Menjadi pertanyaan besar bagi saya kemana para penasehat presiden selama ini yang dibayar oleh pajak rakyat?? dan apa sebenarnya yang ada di hati dan fikiran yang mulia presiden ketika akan memutuskan kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik?? Karena seringkali kebijakan yang dibuat tidak berangkat dari metodelogi yang jelas dan tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai sebuah policy bagi masyarakat banyak.
 
Yang lebih membingungkan bagi publik sebenarnya adalah kemana “QUO VADIS” sebenarnya bangsa ini akan dibawa oleh sang presiden karena sepertinya kabinet kerja ini tidak layak disematkan lagi karena lebih pantas disebut sebagai “kabinet gaduh”, yang tidak memiliki program prioritas dihampir semua kementrian yang ada.
 
Yang mulia tuan Presiden tampaknya harus lempar handuk apabila kegaduhan demi kegaduhan terus berlanjut karena dramatikal politik yang dimainkan oleh yang mulia sudah kurang enak untuk dipertunjukan kehadapan publik karena arah sandiwara politik itu selalu ujungnya presiden yang menjadi penyelamat publik.
 
Kapan seluruh sandiwara politik ini berakhir tuan presiden?? Karena kami sebagai rakyat pembayar pajak sudah sangat cerdas dan tidak bisa dengan mudah termakan propaganda media yang digiring ataupun opini-opini yang dibayar oleh para penguasa.
 
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan di republik ini menantikan kerja nyata yang bukan hanya sebatas “Onani Wacana” dari pihak-pihak istana. Jadi mau sampai kapan negeri ini dibuat gaduh oleh orang-orang yang berlindung atas nama kekuasaan, karena kekuasaan seorang pemimpin itu ada batasnya?
 
Hanya tinggal sisa dua tahun lebih sedikit saja waktu yang mulia miliki sebelum mandat tersebut dicabut kembali oleh rakyat dinegeri ini melalui mekanisme pemilu, dan jangan sampai yang mulia tuan presiden nanti dilabeli sebagai pemimpin gagal di republik ini.
 
Oleh: Pradipa Yoedhanegara,  Pengamat Sosial Politik
 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats