Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017 18:38 WIB

Pemerintah Daerah dan Ancaman Teroris

Jakarta, HanTer - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua tingkat pemerintah daerah untuk memantau warga negara Indonesia (WNI) di wilayahnya yang diketahui telah kembali dari Suriah. Est requ ini merupakan tindak lanjut dari harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dari Komjen Polisi Suhardi Alius kepada pemerintah daerah untuk membantu mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme di wilayah tersebut.
 
"Sehubungan dengan Kepala BNPT mengenai permintaan ke kepala daerah untuk melakukan bimbingan pada warga negara Indonesia dari Suriah, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah membuat radiogram tiga kali dan mengirimkannya ke bupati dan wali kota," kata Menteri dalam Negeri Tjahjo di Jakarta ini panjang.
 
Menurut dia, dalam pesan tertulis resmi dikirim melalui radio, Kemendagri telah meminta kepala daerah dan jajaran Pemerintah Daerah, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memantau dan mengumpulkan data tentang warga negara baru mereka dari negara yang menjadi markas kelompok radikal ISIS.
 
Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga menyarankan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan permintaan untuk pengawasan tersebut dalam forum koordinasi tingkat kabupaten (Forkopimda, -red) di kabupaten dan kota tingkat.
 
Sementara itu, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat sdah ada ratusan warga yang kembali dari Suriah, yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Terkait dengan itu, Suhardi mengatakan bahwa warga negara yang bersangkutan harus mengikuti program deradikalisasi pertama sebelum kembali ke tempat tinggal masing-masing.
 
Ancaman teror masih kuat
 
Ancaman teror terhadap Indonesia belum habis, dan diprediksi akan meningkat setelah kekalahan ISIS di Suriah dan Irak ditandai dengan jatuhnya Raqqa dan Mosul daerah yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS, saat ini di bawah kendali pemerintah Suriah dan Irak. Pejuang asing yang bergabung ISIS tapi selamat atau masih hidup diharapkan untuk "pulang ke negara masing-masing" dan itu adalah ini "sinyal kuat" bahwa ancaman teror belum habis.
 
Dalam dunia global, misalnya, jumlah kasus kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan dan keberadaan "xenophobia" terhadap orang asing, terutama imigran yang beragama Islam dan berasal dari "hot spot" bidang-bidang seperti Suriah, Irak, Libya, Somalia, Mesir, Nigeria dan Sudan di beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Swedia, termasuk Amerika Serikat diperkirakan akan menyebabkan "fanatisme" yang bisa memicu aksi teror lebih lanjut.
 
Analis dari isu-isu politik internasional dan global yang juga alumni lulusan Universitas Indonesia (UI), Toni Ervianto menyatakan, Denmark akan diambil sebagai target teror berikutnya karena Denmark itu sendiri. Sebagai contoh, Perancis telah ditargetkan oleh kelompok teror setelah majalah Charlie Hebdo telah menghina Nabi Muhammad SAW setelah mereka dibebaskan berita mereka. Ini bisa menjadi terjadi di beberapa negara yang memiliki "xenophobia" semangat khusus untuk komunitas imigran Muslim.
 
Ini kondisi global secara langsung dan secara tidak langsung juga mempengaruhi dinamika situasi nasional, terbukti dengan potensi ancaman kelompok teroris ISIS dilakukan oleh simpatisan di tunggal-serigala atau tunggal tempur atau dalam kelompok, besar dan terstruktur sampai saat ini adalah intensitas diharapkan akan diperkuat, di hadapan bukti kuat dari serangan tunggal-serigala di Sumatera Utara Mabes Polri, menusuk anggota Brimob di masjid di Mabes Polri dan mengancam terorisme di Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana serangan ini dianggap "samina watona "upaya oleh simpatisan dan anggota teroris terhadap panggilan / undangan / pesanan dari kelompok teror dan radikal berpangkat tinggi di Indonesia diduga disebarkan oleh tentara maya milik kelompok teror untuk jaringan media sosial.
 
Dari berbagai sumber dan pengamatan nasional, regional, Medsos atau media internasional penjangkauan, beberapa kelompok teror dan kelompok-kelompok radikal di Indonesia terus mengkonsolidasikan dan mengembangkan simpatisan militan dan pengikut melalui doktrin jihad, bahkan doktrin jihad juga disebarkan melalui media sosial, kelompok teror bahkan pada beberapa kampus. Diduga doktrin jihad cukup marak terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan NTB bahkan diduga Papua.
 
Kondisi ini jelas menggambarkan dan menunjukkan jaringan teror melalui sel-sel kecil diperkirakan akan terus tumbuh dan berusaha untuk menunjukkan eksistensinya melalui tindakan amaliyah aparatur negara menyerang yang dianggap sebagai ansharut atau kafir, terutama Polri, TNI dan intelijen.
 
Oleh karena itu, benar apa yang diprediksi oleh Kapolri Tito Karnavian bahwa Polri akan menjadi sasaran teroris. Benar juga prediksi Panglima TNI dan Menteri Pertahanan terkait dengan lokasi sel ISIS di Indonesia, serta pendapat sah dan analisis Kepala BIN, Jenderal Pol Budi Gunawan bahwa kelompok ISIS telah membentuk jaringan teror secara global.
 
Apa yang bisa pemerintah daerah lakukan?
 
Serangan teror dan ancaman kepada daerah di Indonesia cenderung terus, karena beberapa faktor belum diselesaikan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai residu masalah global, regional dan nasional; Kembalinya tempur asing yang pernah menelan korban jiwa di Suriah dan Irak setelah kekalahan ISIS; Keberadaan dan eksistensi kelompok dan sel-sel teror di wilayah tersebut; Belum selesai dan efektivitas deradikalisasi telah dilakukan baik melalui pendidikan nasional, pertahanan negara atau deradikalisasi melalui Medsos melawan propaganda yang disebarkan oleh sel-sel tentara teror cyber Medsos dan masih kasus intoleransi, kemiskinan, pendidikan dan akses kesehatan.
 
Jadi apa yang bisa pemerintah daerah lakukan? Selain kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data warga yang baru saja kembali dari negara yang menjadi markas kelompok radikal ISIS. Pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan permintaan untuk pengawasan tersebut dalam forum koordinasi tingkat kabupaten (Forkopimda, -red) di tingkat kabupaten dan kota, termasuk dengan Kominda.
 
Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem keamanan tetangga, operasi yustisi periodik, operasi pada kelengkapan dokumen keimigrasian orang asing bekerja sama dengan Kepolisian, Kementerian hukum dan hak asasi manusia dan BIN, untuk kembali memberdayakan Kesadaran Masyarakat Forum dan Forum dari Kerukunan Umat Beragama, untuk mengintensifkan kopi pagi dengan tokoh-tokoh atau tokoh terkemuka, selektif dalam memberikan beasiswa, meminimalkan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan bekerja dengan tulus, jujur dan anti-KKN.
 
 
Oleh: Agung Wahyudin 
 
*) Penulis adalah alumnus lulusan Untag, Jakarta.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats