Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2017 14:05 WIB

Pembangunan Gedung DPR Tak Perlu Mewah

WACANA pembangunan gedung baru di Senayan kembali mengemuka. DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.  

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan kenaikan anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 diperkirakan untuk program penataan kawasan Kompleks Parlemen.

Rencana pembangunan gedung baru ini dibarengi kemunculan wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Alasannya, rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan dan berada di kawasan rawan macet. Jaraknya sekitar delapan kilometer. Kita perlu seperti di Capitol Hill, yang ada penginapannya.

Hingga saat ini, belum diketahui rencana soal pembangunan gedung DPR itu. Apakah dibangun gedung baru atau merenovasi gedung yang lama. Namun selama ini yang kerap dikeluhkan anggota Dewan adalah soal gedung Nusantara I, yang menjadi lokasi ruangan bagi anggota DPR.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mendukung rencana itu namun meminta pembangunan gedung tidak berlebihan.

Dasco mengatakan pihaknya akan mengkaji rencana pembangunan gedung DPR. Pasalnya, MKD kerap mendapat laporan soal kondisi gedung bagi anggota Dewan yang sudah tidak mumpuni. Peristiwa lift anjlok sudah berulang kali terjadi, bahkan dia sendiri mengalaminya

Kita mendukung rencana pembangunan itu, mengingat kondisi gedung bagi anggota Dewan yang sudah tidak mumpuni. Peristiwa lift anjlok sudah berulang kali terjadi. Ada beberapa bagian gedung dalam kondisi miring. Namun, publik meminta pembangunan gedung tidak berlebihan, tidak perlu mewah, sehingga tidak melakukan pemborosan.

Tentu akan lebih bijaksana dan bisa diterima publik jika gedung DPR hanya direnovasi, tidak perlu membangun apartemen untu tempat tinnggal atau penginapan bagi wakil rakyat. Toh wakil rakyat sudah diberikan rumah dinas yang cukup baik di Kalibata, Jakarta Selatan. Kalau disebut lokasinya jauh dari Gedung DPR, bukan sebuah alasan karena jarak antara kawasan Kalibata ke Gedung  DPR sekitar 8-10 kilometer

Publik mengingatkan para wakil rakyat tidak mengutamakan kepentingannya sendiri di tengah lesunya perekonomian, dan disaat daya beli masyarakat saat ini melemah. Begitu juga hendaknya terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya, harus mengurangi proyek-proyek mercusuar yang tidak menyedot anggaran sangat besar. Apalagi saat ini utang pemerintah sudah mencapai 1000 triliun rupiah lebih.

Kembali ke DPR, kita sepakat wakil rakyat harus diperkuat, sehingga diperlukan gedungbaru yang nyaman dan layak. Namun,  bukan berarti pembangunan gedung itu berlebihan, mewah, dan menyiapkan apartemen. Cukup hanya melakukan renovai sehingga mengeluarkan  anggaran yang tidak banyak, tidak melakukan pemborosan uang negara.

Di sisi lain, publik mendesak agar wakil rakyat menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi (pembuat undang undang), anggaran (menetapkan APBN) dan pengawasan.

Di sisi lain, publik tentu tidak akan mencibir apapun keinginan DPR, selama wakil rakyat kita menunjukkan kinerja yang baik, bisa melakukan semua fungsinya untuk kepentingan rakyat. Kalau rakyat senang dan melihat anggota DPR bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, apapun yang diinginkan DPR, tentu publik tidak akan menolaknya.

Sebaiknya, seluruh anggota DPR dan para pimpinannya berbesar hati untuk tidak membangun gedung baru dengan fasilitas wah, tapi cukup melakukan renovasi yang hanya mengeluarkan anggaran puluhan miliar supiah saja.

Dalam kondisi Negara seperti saat ini, ada baiknya semua anggaran Negara diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok-pelosok, membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Bila tidak, rakyat menjadi tetap miskin.

Apalagi, saat ini anggaran Negara untuk rakyat kecil sangat kecil. Jadi tidak layak jika DPR menutup mata dan membiarkan masyarakat tidak menikmati jaminan kesehatan dan pendidikan, namun justru DPR bermewah-mewah dengan proyek pembangunan gedung.

Kondisi ekonomi saat ini cukup mengkhawatirkan dan rakyat dalam kondisi tertekan.  Harapan kita, sebaiknya DPR  memilih kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan. Nasib bangsa dan rakyat tentu akan menjadi pilihan yang tidak mungkin bisa dihadapkan dengan kepentingan yang lainnya.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats