Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017 14:18 WIB

TAJUK: Kasus First Travel Siapa yang Harus Bertanggungjawab

Banyak kalangan prihatin atas apa yang terjadi pada jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel. Mereka juga terkejut luar biasa dengan keberanian dan kelihaian pemilik biro haji dan umroh itu dalam ‘membohongi’ dan diduga melakukan penipuan terhadap 35 ribu calon jamaah haji dan umroh, seperti disebut pihak kepolisian.

Lebih tragis lagi, pemilik First Travel secara terang-terangan menjalankan bisnis umrah yang dinilai tidak masuk akal dan tidak aman. Dan anehnya, tidak ada yang menegur atau mengawasi model bisnis umrah dan haji ala First Travel itu. Otoritas Jasa Keungan (OJK) maupun Kementerian Agama (Kemenag) seakan tak peduli dengan aksi nakal perusahaan tersebut.

Masyarakat, calon jamaah pun seakan terbius dengan iming-iming biaya murah yang ditawarkan seharga Rp 13 atau Rp 14 juta. Padahal, normalnya biaya umrah berkisar antara Rp 18 hingga Rp 19 juta. Tiket penerbangan termurah 900 dolar AS (sekitar Rp 11 juta). Belum lagi biaya administrasi pengurusan visa Rp 1 juta.

Soal bisnis umrah Fisrt Travel yang tidak aman dan tidak masuk akal itu, jauh-jauh hari sudah diingatkan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh). Himpuh sudah sejak awal menduga bisnis umrah yang dilakukan First Travel akan memakan korban. Pasalnya, harga paket umrah murah yang ditawarkan dinilai tidak masuk akal. 

Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad Himpuh mengemukakan, sejak 5 tahun lalu pihaknya sudah menduga pasti ada korban. 'Bom' akan meledak, akhirnya sekarang kejadian.

Tak hanya Himpuh, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah pernah mendesak Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan operasional biro perjalanan umrah yang bermasalah, khususnya kepada First Travel.

"YLKI dan korban travel umrah nakal mendesak Kemenag dan OJK agar aktivitas First Travel dan biro umrah   lain yang bermasalah dibekukan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Meski sudah diingatkan oleh Himpuh dan YLKI, Kemenag dan OJK tak peduli. Operasional First Travel terus berjalan tanpa hambatan. Maka tak heran jika dari 75 ribu jamaah, hanya bisa diberangkatkan 35 ribu Jemaah, sisanya 35 ribu lagu ‘gigit jari’ tidak bisa menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Menurut Kepolisian kerugian mencapai Rp550 miliar.

Itulah sebabnya berbagai kalangan meminta Kemenag dan OJK ikut bertanggung jawab atas nasib 35.000 orang yang terindikasi menjadi korban First Travel. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan anak buahnya Dirjen Haji dan Umrah telah gagal dalam mengawasi biro umroh nakal. 

OJK diminta bertanggung jawab terhadap dana jamaah, karena selama ini OJK melakukan pungutan dalam jumlah besar kepada lembaga keuangan bank, nonbank, asuransi, dan lainnya. OJK harus ikut bertangung jawab. Kalau menurut pengamat Salamudin Daeng, OJK jangan mau enaknya saja mengambil pungutan namun tidak ikut bertangung jawab jika ada masalah atas lembaga yang dipungutnya.

Jika saja Kemenag ketat melakukan pengawasan dan bisa menghentikan upaya promosi atau penjualan paket umrah dari biro umrah bermasalah tersebut kepada calon jamaah, kasus ini tidak akan terjadi.

Kin ‘nasi sudah menjadi bubur’. Sebanyak 35 jamaah hanya bisa ‘gigit jari’, tak bisa berangkat ke Tanah Suci. Para jamaah tentu berharap uang yang sudah mereka setorkan kepada First Travel bisa dikembalikan 100 persen tanpa potongan. Sebuah tuntutan yang masuk akal. Pengembalian dana jamaah sesuai dengan janji pemilik First Travel yakni Andika dan Annisa pada tanggal 24 Juli 2017 atau sebelum ditangkap Tim Bareskrim Mabes Polri. 

YLKI dan MUI meyakini masih banyak agen travel lainnya yang terindikasi melakukan penipuan. Karenanya MUI mendukung Polri untuk menindak travel yang nakal karena diduga masih banyak praktik penipuan.

Ke depannya, agar kasus First Travel tidak terulang lagi, kita meminta agar Kemenag semakin meningkatkan pengawasannya ke agen-agen travel yang menyediakan jasa pergi Haji dan Umroh. Jangan sampai sudah jadi petaka, dan umat menjadi korban, baru Kemenag bertindak dengan membekukan perusahaan nakal.

Kita juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih agen travel perjalanan. Masyarakat jangan cepat tergiur dengan harga yang murah semata. Masyarakat harus selektif jangan karena harga biaya umrah murah, misalnya Rp13-14 juta langsung tertarik. Padahal dengan angka itu tak mungkin bisa Umrah normalnya Rp18 sampai Rp19 juta.

Sekali lagi kita prihatin dengan apa yang terjadi pada jamaah First Travel. Kita berharap, pemerintah dan pihak First Travel bisa mencarikan jalan keluar yang terbaik agar uang jamaah yang berjumlah Rp550 miliar bisa dikembalikan. Atau mereka bisa diberangkatkan ke Tanh Suci.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats