Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2017 11:31 WIB

TAJUK: OTT KPK, Menhub dan Nawa Cita Presiden Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubugan. Keduanya, masing-masing Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB) dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017), mengemukakan, diduga pemberian uang oleh APK kepada ATB terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Dalam OTT yang dilakukan pada 23-24 Agustus 2017, KPK mengamankan uang sejumlah Rp20 miliar dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Total uang Rp20 miliar itu dimasukkan ke dalam 33 tas berisi uang pecahan mata uang rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia senilai total Rp18,9 miliar berupa "cash" dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp1,174 milir. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp20 miliar.

Pada Oktober 2016, Polda Metro Jaya menangkap tangan 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan pungli. Praktik pungli ini sudah diselidiki aparat polisi selama sepekan terakhir. OTT tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri sudah angkat tangan akan terjadinya pungli yang masif di institusinya itu.

Dua OTT ini semakin menunjukkan kegagalan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya dalam mendorong pemerintahan yang bersih seperti tertuang dalam program Nawa Cita Presiden Jokowi. Seharusnya, sebagai atasan, Menhub mampu melakukan pengawasan, dan membina anak-anak buahnya untuk tidak menerima suap atau terlibat dalam kasus korupsi.

Kasus OTT KPK dua kali di Kemenhub dapat dimaknakan, bahwa kasus OTT KPK pertama tidak membuat sikap jera atau takut aparatur sipil negara (ASN)  Kemenhub untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seakan-akan OTT pertama yang dilakukan Polda Metro Jaya ini tidak berpengaruh terhadap pencitraan prilaku korupsi aparatur pemerintahan.  

Menhub sebagai pemimpin tertinggi di Kemenhub termasuk pembina aparatur/SDM tidak mampu melaksanakan prinsip-prinsip Nawacita Jokowi terkait pemerintahan bersih. Bisa juga kasus OTT KPK dua kali di Kemenhub, menunjukkan kinerja Menhub dalam pemberantasan korupsi buruk. Dia seakan tak berdaya untuk mengendalikan prilaku korupsi di kalangan bawahannya.

Apa solusinya? Dari aspek kelembagaan tentu segera dan harus betul-betul dilaksanakan reformasi birokrasi (RB). Dari sisi kepemimpinan, Jokowi penting bertindak tegas, yakni mengganti Menteri baru agar tidak lagi ada sikap seakan-akan tak berdaya. Dengan pencopotan Menteri ini, Menteri baru mau tidak mau memaksa  bagian-bagian fungsi pengawasan internal betul-betul bekerja. Sekalipun nanti prilaku korupsi tidak berkurang, tapi sudah ada kehendak politik dan upaya agar Menteri harus bertanggungjawab atas prilaku korupsi di lingkungan kerjanya.

Ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari kasus  OTT ini. Pertama, membuktikan kebenaran bahwa korupsi di negeri ini sudah sangat terstruktur,  sistematis danmasif.  

Jadi, seharusnya, pimpinan di kementrian harus orang yang bersih. Sebab korupsi di bawah selalu mencerminkan korupsi di level atasnya. Maka kalau menterinya bersih ke bawahnya juga, insya Allah bersih. 

Kedua, KPK tidak bisa lagi menggunakan pola OTT yang hanya bisa menjerat koruptor pemula yang sial. KPK harus nengubah pola pemberantasan korupsi model OTT yang sudah kuno, dan sudah dijalankan selama 15 tahun. 

KPK harus sudah mulai menggunakan pola investigasi yang komprehensif dan holistik, sehingga bisa memberantas korupsi sampai ke pusatnya. Hanya dengan investigasi menyeluruh korupsi yang sistematis bisa diberantas.  

Kita berharap KPK agar bisa bekerja profesional dan proporsional. Bukan hanya memberantas korupsi sebagai sensasi.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats