Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2017 10:17 WIB

Mempersoalkan Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat

Jakarta, HanTer - Pemerintah sudah menyetujui kenaikan dana bagi partai politik (parpol) 10 kali lipat. Kenaikan sebesar ini membuat sejumlah kalangan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kenaikannya setinggi itu, meningat ditengah kemiskinan yang mendera rakyat saat ini.

Bahkan ada yang secara sinis menanggapi kenaikan itu.  “Rakyat bayar pajak, lalu uangnya untuk parpol. Apalagi, selama ini rakyat tidak merasakan pembelaan parpol kepada  rakyat miskin ketika sedang menghadapi kesulitan, seperti menjadi korban penggusuran, kenaikan harga pangan dan tarif listrik. Toh parpol diam aja.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mengirim surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan kepada partai politik.

Dalam surat itu Kementerian Keuangan menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp1.000 per-suara sah atau naik dari sebelumnya Rp108 per-suara sah.

"Di dalam Surat Menteri Keuangan kepada Mendagri menetapkan usulan besaran bantuan kepada parpol yang dapat dipertimbangkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp1.000 per suara sah," kata Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (27/8).

Sri mengatakan, surat penetapan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. Sri Mulyani mewanti-wanti petinggi parpol agar menjaga elite dan kadernya agar tak korupsi.

Banyak kalangan berharap pemerintah kembali meninjau kenaikan tersebut, bila perlu membatalkannya. Alasannya, bantuan keuangan parpol yang akan dinaikkan pemerintah dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara tetap tidak transparan dan justru rawan di korupsi.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan,  seharusnya kenaikan dana parpol dilakukan bertahap sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kenaikannya pun tidak bisa dilakukan secara serentak 960 persen seperti yang diusulkan pemerintah sekarang ini.

Par pengamat merekomendasikan penambahan bantuan sekitar 15 - 20 persen kepada parpol, dan dapat dilakukan secara bertahap.  Bukan 1000 persen seperti yang disetujui pemerintah sekarang. Kenaikan ini tentu akan memberatkan APBN yang saat ini juga sedang mengalami krisis. Apalagi usulan kenaikan dana parpol 1000 persen yang dilakukan pemerintah tidak memiliki basis hitungan yang jelas.

Publik lebih setuju jika subsidi untuk rakyat yang diberikan ketimbang menaikkan dana operasional parpol. Soalnya, rakyat yang lebih membutuhkannya, sementara parpol tidaklah terlalu memerlukannya karena mereka masih bisa mendapatkan sumber dana dari iuran anggotanya.

Apalagi selama ini pengelolaan parpol kurang transparan dan tidak akuntabel. Persoalan lain terkait dana parpol, adalah tata kelola keuangan partai selama ini yang rendah akuntabilitasnya dan cenderung tertutup.   

Jadi, tidak ada jaminan bagi partai untuk membenahi tata kelola keuangan partainya walaupun dana parpol yang diberikan pemerintah mengalami kenaikan.

Selama ini meski parpol mengklaim sebagai organisasi terbuka dalam merekrut kader namun fakta dalam mengelola seolah menjadi organisasi perseorangan. 

Kita berharap kenaikan menjadi Rp 1.000 per suara haruslah dibarengi dengan perbaikan sistem pengelolaan khususnya keuangan. Sudah bukan waktunya lagi parpol tertutup, terutama soal sumber dan pengelolaan keuangan.

Selain itu, kita berharap, setelah bantuan dinaikkan, parpol bisa meningkatkan kualitas kader, kualitas demokrasi, dan semakin peduli dengan rakyat.

Selain itu pemerintah harus terus mengevaluasi dana bantuan bagi partai politik sebesar Rp1.000 setiap tahun. Kita harapkan pula, bantuan dana parpol itu bisa memperkuat konsolidasi di tubuh parpol, memperbaiki rekrutmen dan kaderisasi, perbaikan etik dan politisi, dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Yang terpenting bagi rakyat adalah, parpol memiliki keberpihakan terhadap mereka, terutama dalam situasi sulit, seperti menjadi korban penggusuran, menderita karena kenaikan BBM dan listrik serta kenaikan kebutuhan pokok.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats