Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 08 September 2017 11:55 WIB

Membentuk Badan Pengelola Reforma Agraria

Program reforma agraria dan perhutanan sosial. Inilah janji kampanye Presiden Jokowi saat kampanye pada pilpres lalu. Program ini, antara lain menditribusikan lahan seluas 21,7 juta hektare (ha) untuk rakyat. Sudah realisasikah?

Sejumlah kalangan menyebut realisasinya realisasi masih jauh dari harapan. Tahun lalu saja, dari target yang ditetapkan 2,7 juta ha, realisasinya hanya hanya 316.824 ha atau 13%. Bahkan, secara kumulatif, luas perhutanan sosial baru mencapai 494.876 ha atau 9,74% di tahun 2016, dari target 5,08 juta ha.

Itu sebabnya, penggiat isu kehutanan Diah Suradiredja mengingatkan pemerintah agar tidak genit dan berlebihan mempromosikan reforma agraria dan perhutanan sosial. Paparkan saja ke publik kondisi sebenarnya. Optimalkan yang memang bisa dilaksanakan.

Kalangan DPD juga menilai, skema reforma agraria yang didorong pemerintah melalui legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar, serta pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar masih jauh dari harapan. 

Hal ini terngkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Serikat Petani Indonesia, Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka membahas pelaksanaan Reforma Agraria soal redistribusi lahan, legalitas aset dan RUU tentang Pertanahan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/9/2017).

Pelaksanaan program reforma yang dilaksanakan pemerintah saat ini masih jauh panggang dari api, prioritas yang didengung-dengungkan oleh pemerintah belum disikapi dengan praktek yang nyata, keberpihakan kepada kaum petani dan masyarakat kecil belum terwujud masih jauh dari target 9 juta hektar redistribusi lahan yang dicanangkan.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Hardiansyah mengemukakan, dalam hal legalisasi dan sertifikasi lahan, saat ini banyak terjadi konflik dimana petani dan masyarakat adat yang banyak menjadi korban. Pada prakteknya, 9 juta hektar legalisasi dan redistribusi skema dari pemerintah tidak ideal.  Sampai saat ini tanah objek reforma agraria yang dilepaskan tidak tepat sasaran hanya mengakomodasi kepada pemilik perkebunan skala besar dan sisanya ke masyarakat. 

Agus, Rahmat Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) memaparkan, saat ini pemerintah dalam mewujudkan reforma agraria tidak menyentuh praktek monopoli penguasaaan atas tanah. Tanah-tanah yang saat ini menjadi milik penguasa dan kaum bisnis tidak masuk dalam objek reforma agraria, artinya keberpihakan pemerintah kepada petani dan masyarakat saat ini. 

Publik menyambut baik program reforma agraria, karena bisa mengurangi ketimpangan sosial, juga mewujudkan pemerataan ekonomi dikalangan masyarakat. Program ini bisa memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kita beharap pemerintah fokus dan memprioritaskan terwujudnya program konkrit. Selain itu, program ini harus berpihak terhadap petani dan masyarakat kecil.

Program reforma agraria tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014- 2019. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyebutkan jika persoalan reforma agraria menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. “Reformasi agraria melalui distribusi tanah sebanyak 9 juta ha digunakan untuk pertanian,” paparnya.

Kita mengapresiasi komitmen presiden, namun sayang tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh jajarannya. Anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto menilai, kinerja Kementerian ATR seperti jalan di tempat. Dia mengatakan persoalan pertanahan bukanlah hal mudah maka harus disertai dengan kinerja yang maksimal juga.

Program ini harus disikap pemerintah dengan program-program konkret dan nyata. Tentu saja harus berpihak kepada kaum petani dan masyarakat kecil. Untuk mencapai target dan sasaran, kita mendukung usulan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perlunya sebuah lembaga baru yakni Badan Pengelola Reforma Agraria. 

Badan yang berada langsung di bawah Presiden ini bertugas mengidentifikasi persoalan koordinasi lintas instansi pemerintah dan pembuatan regulasi, juga berfungsi sebagai bank tanah yang kemudian membagikannya kepada para petani untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

Harapan kita reforma agraria berjalan lancar dan sukses, bukan jalan di tempat.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats