Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 19 September 2017 09:58 WIB

TAJUK: Kepala Daerah Ramai-ramai Masuk Penjara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT).  Sejumlah kepala daerah berhasil ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Meski OTT gencar dilakukan, tetap saja para kepala daerah (bupati/walikota) melakukan aksinya. Mereka seakan tidak takut dengan OTT tersebut.

Terakhir, lembaga antirasuah itu menangkap Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko pada Sabtu (16/9/2017).  Dalam kasus ini KPK juga menangkap empat orang lainnya.

Sebelumnya mengamankan Bupati Kabupaten Batubara, Sumut, OK Arya Zulkarnain. Kemudian walikota Tegal Siti Mashita. Ketiganya ditangkap karena menerima suap pengadaan proyek di daerah masing-masing. Kini, Edy Rumpoko, OK Arya Zulkarnaen, dan Siti Masitha sudah meringkuk di tahanan.

Belum lama ini, KPK pada Jumat (10/6) dinihari juga telah melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu terkait tindak pidana korupsi suap pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

OTT terhadap para kepala daerah itu semakin menunjukkan bahwa urusan suap menyuap sepertinya sudah lazim dilakukan para pejabat di negeri ini. Lihat saja dari beberapa kasus yang diungkap lembaga pemberantasan anti korupsi seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sudah banyak oknum pejabat negara, mulai dari tingkat menteri, kepala daerah, penegak hukum, pejabat BUMN, sampai para pejabat kelas teri menerima suap atau mudah disogok.

Dari banyaknya pejabat negara yang menerima suap itu seakan membenarkan apa yang disampaikan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/9/2015). Pada kesempatan itu dia mengemukakan, mustahil ada kepala daerah di Indonesia yang tidak pernah menerima hadiah atau janji setelah atau sebelum menduduki jabatannya. 

Apa yang dikatakan Fuad Amin ada benarnya. Buktinya, sudah ratusan kepala daerah, puluhan wakil rakyat dan sejumlah menteri yang sudah dijadikan tersangka kasus korupsi, dan sebagian besarnya sudah dijebloskan ke dalam penjara.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi bukti masih ada pejabat publik kita yang doyan menerima suap. Masih ada pejabat publik kita yang bermental bobrok. Mereka tak  peduli kalau tindakannya itu telah mengorbankan rakyat, dan mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pokoknya semua mereka `embat`.

Kita mengingatkan, sebagai pejabat negara yang diberi amanah oleh rakyat seharusnya menjadi panutan bagi rakyat.  Pejabat Negara juga penjaga moral, karenanya dia pun harus bermoral baik. Publik berharap agar para pejabat negara untuk mengutamakan hidup sederhana, selalu menjaga kehormatan dan tegas dalam mengambil kebijakan yang benar.   

Di era serba krisis ini, rakyat  sangat membutuhkan adanya komitmen etis dan leadership moral serta kepekaan nurani pejabat negara. Rakyat juga berharap pejabat negara memiliki komitmen `demi kepentingan  bangsa`, bukan `demi  kepentingan anak, istri dan keluarga.`  

Kemajuan negeri ini bisa diraih jika pejabat-pejabatnya  yang bersih, jujur, bermoral, berintegritas, dan tidak melacurkan profesionalismenya, antara lain dengan menerima suap. Jika kebanyakan pejabat Negara itu `kotor` dan `rakus`, serta doyan menerima suap, negeri ini semakin mengarah kepada kehancuran.  Sementara rakyat tetap hidup dalam penderitaan.

Kita prihatin dan m embuat kita sedih, geram, dengan pejabat-pejabat negara yang doyan menerima suap itu. Kenapa mereka tega memperkaya diri sendiri ditengah rakyat miskin yang tidak mampu membeli beras satu liter pun.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats