Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017 11:05 WIB

Menghitung Langkah Politik Jokowi di tengah Tebaran Survei

PUBLIK Nusantara beberapa minggu terakhir tentu dibuat haru biru oleh tebaran hasil Survei dari beberapa lembaga survei yang seolah-olah berlomba terdepan. Berbagi macam hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tersebut bertumpu pada dua hal utama yaitu Elektabilitas Jokowi dan Prabowo serta survei tentang kepuasan dan ketidak puasan publik kepada pemerintahan Jokowi.
 
Selain kedua hal tersebut, ada satu lagi yang menarik yaitu survei tentang PKI yang bahkan menyuguhkan pertanyaan apakah pak Jokowi adalah PKI atau terkait dengan PKI. Namanya juga  survei, tentu boleh dipercayai dan boleh juga tidak, terlebih jika kita publik menelusuri siapa yang membayar dan memesan survei tersebut. Andai si pelaku survei menyampaikan juga ke publik siapa yang memesan dan membayar survei tersebut, maka publik akan semakin bisa menarik garis kesimpulan apakah hasil survei tersebut layak dipercaya atau tidak layak dipercaya.
 
Gonjang-ganjing politik saat ini yang terjadi bila kita cermati, semua hampir dapat dipastikan ada benang merahnya antara perebutan kesempatan atau lebih tepatnya perseteruan politik para pemegang kekuasaan, yang kemudian berimbas kepada publik. Ibarat kata, para elit yang berseteru secara poltik di dalam rumah, tapi pecahan piring dan gelas beterbangan keluar rumah menghantam publik yang berada diluar rumah. Publik dilukaioleh perebutan kesempatan untuk menjadi penguasa di 2019 nanti yang memang semakin dekat.
 
Kita ingin menelaah sedikit langkah politik ditengah survei yang bertebaran. Pertanyaan publik saat ini bahwa Jokowi akan berpasangan dengan siapa 2019 nanti? Ini lah epicentrum ketegangan semua perseteruan politik yang berimbas kepada ketidak kondusifan politik nasional. Epicentrum pertempuran adalah kekuasaan dan jabatan 2019 nanti, terutama pada posisi calon wakil yang mendampingi Jokowi. Sesama elit menjadi gusar melihat yang lain, gelisah terhadap satu sama lain, curiga satu sama lain, sementara Jokowi tampak memberi harapan kepada banyak elit dengan harapan agar elit tersebut terus mendekat pada dirinya. Itu betul, namun sayangnya, harapan kebanyak elit tersebut menjadikan para elit bersaing menjadi orang yang akan menduduki pos cawapres Jokowi 2019. 
 
Kekuatan politik utama pengusung Jokowi 2014 silam yaitu PDI Perjuangan, diprediksi menyiapkan pilihan caawpres Jokowi 2019 nanti adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala BIN. Namanya juga prediksi, segala kemungkinan dalam politik bisa terjadi, dan tidak mustahil Budi Gunawan akan didorong PDIP mengingat Budi Gunawan sangat baik hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bahkan menurut saya, saat ini Budi Gunawan terdepan dari calon yang akan diusulkan PDIP 2019 nanti mendampingi Jokowi. 
 
Disisi lain, Golkar yang juga menyatakan akan mendukung Jokowi, berharap akan mengisi posisi wakil Jokowi 2019 nanti, ini rasional dan realistis dalam politik mengingat Golkar adalah Partai terbesar kedua saat ini pendukung Jokowi. Koalisi antara PDIP dengan Golkar ditambah dukungan partai lain seperti Nasdem, Hanura dan PKPI. Sementara PKB dan PAN, kami prediksi belum memutuskan sikap permanen dan bisa mengambil langkah berbeda dari koalisi selarang 2019 nanti. Lantas siapa yang akan diusung Golkar mendampingi Jokowi 2019 nanti? Tentu yang terdepan dalam hal ini adalah sang Ketua Umum Setya Novanto, kecuali ada kebijakan politik lain dari Golkar. Namun hingga saat ini belum terlihat Golkar mencari sosok lain. Dengan demikian, Jokowi kemungkinan berpasangan dengan Budi Gunawan atau dengan Setya Novanto sangat mungkin terjadi.
 
Diluar kekuatan politik PDIP dan Golkar tersebut, tentu Jokowi sebagai incumbent punya perhitungan politik sendiri. Bisa saja Jokowi sedang berpikir untuk mencari pasangan dari kalangan militer. Perhitungan ini sangat rasional bagi Jokowi, karena butuh sosok militer untuk menghadapi rivalnya Prabowo yang berasal dari kalangan militer. Dan arus publik saat ini sedang mengarah kepada kepemimpinan dari kalangan militer karena banyak yang menganggap Jokowi yang berasal dari sipil telah gagal memimpin bangsa ini. Saat ini dari kalangan militer ada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono yang punya basis politik kuat dari Partai Demokrat dan Jenderal TNI (Purn) Muldoko yang tampak tidak lagi punya kekuatan politik.
 
Lantas kemana langkah catur politik Jokowi akan berlabuh? Tentu Jokowi akan sangat berhitung secara politik, terlebih jebakan Preisdential Treshold 20% menjadi batu sandungan tersendiri bagi Jokowi. Nama Gatot Nurmantyo yang sedang naik daun, tidak punya basis politik kecuali kedekatan dengan suara pemilih kaum muslim. Namun bila Gatot memilih menjadi wakilnya Jokowi, dia akan kehilangan dukungan dari pemilih muslim karena menganggap Jokowi tidak berpihak kepada kaum muslim. Ini menjadi catatan tersendiri yang mengganjal bagi Jokowi. 
 
Kembali kepda jebakan Presidential Treshlod 20% , Jokowi tentu akan gelisah dengan pertanyaan, kira-kira apakah PDIP akan terus mendukung Jokowi ditengah penurunan elektabilitas Jokowi sementara Jokowi menolak calon wakil presiden yang disodorkan PDIP? Ini akan menjadi pertarungan besar, sementara itu kondisi politik Golkar yang dipimpin Setya Novanto pun belum stabil dan  bisa saja terguling tiba-tiba yang akhirnya Golkar dipimpin Ketua Umum baru yang akan merubah garis politik Golkar dan mengevaluasi dukungan pencapresan Jokowi. Inilah hantu politik yang paling membuat Jokowi gusar, maka harus menjadi realistis dalam pilihan dan menyiapkan sekoci politik untuk menyelamatkan diri. Dengan demikian, tentu Jokowi akan sangat berharap kepada Partai Demokrat dengan segala macam bergaining politik.
 
Meski Partai Demokrat menjadi arah langkah catur politik bagi Jokowi yang paling rasional sebagai perahu cadangan, belum tentu Partai Demokrat menerima begitu saja, meski tawaran calon wakil presiden sebagai bagian dari kesepakatan. Publik tentu melihat bahwa Partai Demokrat menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai sosok yang akan diusung dalam kontestasi politik 2019 nanti.  Partai Demokrat tentu akan melihat dan menghitung kalkulasi politik ditengah penurunan elektabilitas Jokowi. Selain itu, Partai Demokrat pasti punya beberapa opsi untuk menghadapi Pilres 2019, termasuk opsi koalisi dengan Prabowo yang sudah pernah bertemu di Cikeas dalam tajuk diplomasi nasi goreng, atau bahkan Partai Demokrat akan bentuk poros baru diluar nama Jokowi dan Prabowo, semua itu sangat mungkin bila melihat kepiawaian SBY dalam berpolitik. Sementara itu penurunan elektabilitas menjadi momok tersedniri bagi Jokowi karena sudah terjebak dalam syarat Presidential Threshold 20%. Maka itu, jika ingin langkah politik Jokowi lebih mudah, sudah selayaknya Jokowi mendukung gugatan di Mahkamah Konstitusi agar Presidential Treshold ditetapkan 0%.
 
Dari segala itu, tampaknya memang Jokowi harus segera menyusun langkah catur politiknya, karena tahun politik akan semakin keras pertarungannya. Dan yang paling berat peluangnya justru Jokowi sendiri dengan segala kondisi politik sekarang. Keretakan hubungan PDIP dengan Jokowi sangat mungkin terjadi bila PDIP tetap menyodorkan nama pendamping Jokowi yang justru tidak dikehendaki oleh Jokowi sendiri, sementara Golkar belum stabil. Nah lho...!!!
 
Jakarta, 10 Oktober 2017
 
Oleh : Ferdinand Hutahaean Rumah Amanah Rakyat
 
 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats