Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017 07:49 WIB

TAJUK: Awasi dan Cegah Politik Transaksional Jelang Pilkada 2018

PILKADA Serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia akan digelar pada 27 Juni 2018. Terkait gelaran pilkada ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar politik, dan politik uang. Kedua lembaga ini juga lakukan pengawasan hal sama jelang Pemilu 2019.
 
Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan Bawaslu terkait pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu. Pertama persoalan politik transaksional. Hal ini untuk mendapatkan calon kepala daerah orang yang punya integritas.
 
Soal politik transaksional, Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pencalonan. Pertama, bagaimana dana kampanye peserta pemilu juga terkait penanganan "money politics" dan lain-lain.  Dari kajian Bawaslu, daerah yang biasanya banyak praktik politik uang rawan dari sisi indeks kerawanan pemilu.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam kesempatan juga menyatakan bahwa dalam diskusi dengan Bawaslu itu dibahas soal mencegah politik transaksional pada pemilu.
 
Kerjasama Bawaslu dan KPK tersebut layak diapresiasi agar pilkada serentak tidak diwarnai praktik politik transaksional. Sekaligus mengurangi potensi politik biaya tinggi. Pasalnya, politik biaya tinggi ini muaranya dari mahar politik yang bisa memicu praktik korupsi.  
 
Kita sepakat agar praktik politik uang pada Pilkada 2018 tidak terjadi. Pasalnya, akibat politik transaksional, politik uang, mahar politik politik dan biaya tinggi memicu praktik korupsi. Terseretnya sejumlah tokoh politik dalam berbagai kasus korupsi padahal selama ini dipercaya sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus.
 
Di ranah publik sering terdengar bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau proses transaksional. Pada saat kampanye calon-calon kepala daerah mengeluarkan banyak dana, belum lagi dana mahar politik.
 
Semua uang yang dikeluarkan sang calon kepala daerah yang bertarung itu harus kembali setelah ia terpilih. Sangat tidak mungkin dia bisa mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan dari gajinya sebagai kepala daerah. Maka jalan pintas diambil, melakukan korupsi atau menerima suap.
 
Belakangan ini publik menyaksikan banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK dan kejaksaan karena menerima suap/korupsi, mulai dari gubernur, bupati, walikota serta para wakil kepala daerah.
 
Nafsu berkuasa mengakibatkan seseorang melakukan berbagai cara dan menyederhanakan cara untuk meraih kekuasaan. Soalnya, tanpa uang yang banyak, tak mungkin bisa menjadi kepala daerah. Tak mungkin bisa meraih dan memuluskan karir politik.
 
Inilah yang terjadi, politik transaksional kerap mewarnai gelaran pilkada dan pemilu. Publik sedih karena politik transaksional sepertinya sudah menjadi wajah demokrasi di negeri ini. Itulah sebabnya harus dicegah dan lawan. Bukankah kepala daerah yang terpilih berdasarkan politik trasaksional tidak akan pernah berpihak kepada kepentingan masyarakatnya?
 
Dia tidak akan mampu dan peduli apakah daerah yang dipimpin menjadi lebih baik atau tidak. Di benak mereka adalah bagaimana memeperkaya diri dan memperkaya para pendukungnya/kelompok kapital. Masyarakat sebagai pemberi mandat tentu ‘gigit jari’. Janji-janji manis yang diberikan selama kampanye hanyalah hiasan jempol belaka. Bagi mereka lebih tama adalah memperkaya diri.
 
Rakyat ditinggalkan. Tidak heran apabila masalah kemiskinan dan kesejahteraan di daerah tak kunjung bisa dikurangi. Inilah saatnya, rakyat melakukan perlawanan terhadap politik transaksional. Rakyat harus cerdas untuk tidak memilih calon kepala daerah yang melakukan politik uang, memberikan mahar politik, dan lainnya. Yang kita inginkan terpilihnya kepala daerah yang punya integritas, amanah, dan jujur.

(**)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats