Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2017 08:32 WIB

TAJUK: Dua Kuda Sandelwood Presiden Jokowi

PEJABAT publik masih sering mendapat gratifikasi. Maklum, tak banyak orang paham soal gratifikasi alias penerimaan hadiah atau janji. Bahkan masih banyak pejabat yang tidak melaporkan barang gratifikasi yang diterima, bahkan menyimpannya secara pribadi.

Padahal, tiap pejabat negara sesuai UU dilarang menerima pemberian orang, apalagi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Jika barang gratifikasi tak dilaporkan dan diserahkan ke negara melalui KPK, maka pejabat itu bisa dikenai sanksi pidana karena dianggap menerima suap. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pemberian hadiah kepada pejabat itu meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selama ini hadiah yang sering diterima pejabat, dan sudah dilaporkan ke KPK, antara lain laptop, ipad, dan souvenir lukisan dari Jepang. Alat pemutar musik iPod Shuffle, gitar bass dari personel Metallica, keris, jam tangan mewah, berlian, pulpen mewah, kuda, lukisan, elektronik, tiket perjalanan, voucher, dan sebagainya.

Sementara itu dua ekor kuda Sandelwood pemberian masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke KPK dan telah ditetapkan menjadi milik negara. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah melaporkan dua ekor kuda Sandelwood ke KPK.

Presiden Joko Widodo mendapat gratifikasi dari perusahaan minyak Rusia berupa benda seni dan tea set. Benda-benda tersebut telah dilaporkan Jokowi ke KPK.

Pejabat publik di Indonesia masih banyak yang menerima gratifikasi dalam bentuk barang dan menyimpannya secara pribadi. Padahal, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, gratifikasi biasanya disetorkan dan disimpan oleh negara.

Pakar hukum pidana Andi Hamzah berpandangan, semua bentuk suap adalah gratifikasi. Namun, tidak semua gratifikasi sifatnya suap. Misalnya, lanjut Andi, pejabat negara diberi ponsel oleh pihak tertentu. Hal tersebut belum tentu bisa dikatakan sebagai gratifikasi.

Makanya, pegawai negeri yang menerima sesuatu bernilai Rp10 juta ke atas diberi kesempatan 30 hari lapor ke KPK. Itu untuk menentukan, boleh dibawa pulang atau tidak.

Untuk mencegah kepentingan yang mengarah pada tindakan korupsi, sebaiknya para pejabat negara atau Pegawai Negara Sipil (PNS) menolak segala bentuk gratifikasi serta hadiah yang diberikan oleh sejumlah pihak.

Namun demikian, apabila terdapat keadaan yang mendesak ‎dan para pebajat negara tidak dapat menolak hadiah tersebut seperti dikirim melalui perantara atau secara tidak langsung, maka dapat melaporkan ke KPK dengan jangka waktu 30 hari setelah menerima hadiah itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengemukakan, gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja sesuai aturan di Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Apabila para pejabat negara tidak melaporkan adanya gratifikasi atau hadiah yang diberikan oleh sejumlah pihak sebelum 30 hari kerja, maka terdapat ancaman hukuman yang cukup berat yakni penjara seumur hidup seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  Ancaman pidana di Pasal 12 B UU Tipikor yang cukup berat yaitu seumur hidup atau minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dihapus sesuai Pasal 12 C UU Tipikor.

Pejabat publik harus  membiasakan diri menolak grafitikasi  oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Pelaporan Presiden Jokowi terhadap gratifikasi yang diterimanya, patut diapresiasi. Hal ini harus menjadi contoh dan harus ditiru oleh para menteri dan pejabat negara lainnya.

Kita memberikan penghargaan kepada seluruh pejabat negara yang menolak pemberian hadiah (gratifikasi) karena hal ini bisa menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats