Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 14 Oktober 2017 13:41 WIB

Mengapresiasi Pembentukan Densus Tipikor

SEMAKIN banyak yang memburu koruptor, tentu akana semakin baik. Jadi, siapapun, dan lembaga apapun yang punya keinginan kuat untuk memberantas korupsi, patut dapat dukungan.  Bukankah kita sudah menyatakan perang terhadap korupsi? Bukankah kita mencap korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang membuat jutaan rakyat menderita?

Itulah sebabnya, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri, layak pula kita apresiasi. Apalagi, Densus ini merupakan bagian penguatan peran polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. Kita puji petinggi Polri karena punya keinginan untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pemberantasan korupsi.

Hanya saja, kehadiran Densus Tipikor, dalam pemberantasan korupsi jangan sampai tumpang tindih dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga ini jangan saling bersaing dan saling berbenturan dalam membersihkan ‘maling-maling’ uang negara. Harus bekerja sama dan saling bersinergi.

Diharapakan Densus Tipikor memandang KPK sebagai partner yang senior. Densus Tipikor tak perlu malu untuk menimba ilmu pengalaman dari KPK. Karena bagaimanapun selama 14 tahun KPK pasti memiliki banyak pengalaman berharga dalam memberantas korupsi. 

Pihak KPK juga sudah mengeluarkan pernyataan. Intinya, KPK tidak mempermasalahkan kehadiran Densus. 

“Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dibedakan dengan Polri dan Kejaksaan. Misal, di Pasal 11 KPK hanya dapat menangani kasus korupsi jika pelakunya adalah penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan itu,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Seperti diketahui, Polri segera membentuk Densus Tipikor. Lembaga baru ini akan bertugas secara khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi.  Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu ikut menekan angka korupsi di Indonesia yang tergolong masih sangat tinggi. 

Saat ini anggaran untuk pembentukan Densus Tipikor sedang diajukan ke pemerintah dan DPR. Apabila anggaran digelontorkan oleh pemerintah, Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), akan bisa bekerja pada awal 2018 nanti.

Korupsi di negeri ini sudah semakin massif. Meski sudah banyak yang dijebloskan ke penjara, tetap saja pelaku korupsi nekad melakukan aksinyama.  Itulah sebabnya, kehadiran Densus Tipikor dinilai positif karena bisa menjadi tenaga baru dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Semakin banyak lembaga yang menangani korupsi, logikanya akan kian mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.    

Harapan kita Densus Tipikor ini harus berlari kencang dalam mengejar koruptor, seperti yang dilakukan KPK.

Kita menyambut gembira kehadiran Densus Tipikor itu. Namun harus diingat, kehadiran lembaga ini jangan jadi ajang perlombaan dalam memberantas korupsi, dengan Kejaksaan dan KPK. 

Selain itu, kehadiran lembaga ini sangat dibutuhkan di tengah fenomena korupsi yang sudah makin membudaya di masyarakat kita.
 
Kita mengingatkan tugas Densus Tipikor adalah menerapkan sistem pencegahan agar angka kasus korupsi dapat ditekan. Selain itu Densus tidak tebang pilih kasus.

Tentu saja, anajemen perkara, proses penanganan, dan juga hasilnya harus transparan, termasuk SOP harus transparan, sehingga tak ada tuduhan mengenai pick and choose. Densus Tipikor harus jadi role model

Sekali lagi kita mendukun segala upaya apapun untuk memperkuat penindakan kasus korupsi, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Terlebih, korupsi saat ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang luas, maka koordinasi antarlembaga harus terus dilakukan.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats