Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 11 November 2017 06:35 WIB

TAJUK: Menginginkan Hakim Bersih dan Jujur

KASUS suap yang melibatkan aparat penegak hukum kita sudah semakin mengkhawatirkan.  Satu demi satu hakim ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
Seharusnya para penegak hukum menjadi teladan dalam penegakan hukum di Indonesia.  Dia harus bersih dan anti suap. Nyatanya dalam situasi saat ini masih ada transaksi penyuapan. Negara ini dirusak oleh oknum-oknum hakim tak bermoral.  
 
Sudah terlalu banyak oknum hakim dan aparat penegak hukum yang tersangkut kasus korupsi/suap. Ini semakin menunjukkan bahwa kasus suap terkait penanganan perkara di lembaga peradilan kita bagaikan jamur di musim hujan.  Meski sudah seringkali KPK melakukan OTT, suap menyuap untuk memenangkan perkara atau meringankan hukuman terhadap seorang terdakwa di lembaga peradilan tetap saja terjadi. 
 
Tentu saja hal ini semakin membuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kita  semakin menipis,  dan tidak lama akan roboh digerogoti ulah tidak bermoral para aparaturnya sendiri. Bahkan ada yang menduga, jangan-jangan perilaku seperti ini sudah menjadi hal lumrah di lembaga peradilan.  
 
Uang dan harta telah membutakan mata dan hati para penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.   Sering kali perkara diputus di luar sidang pengadilan. Jika ini yang terjadi, ke mana lagi rakyat mencari keadilan jika ruang-ruang peradilan sudah demikian sesak oleh oknum-oknum tak bermoral itu. Jika sudah begitu harus ada punisment yang keras buat hakim, hukuman seumur hidup seperti Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, layak diberikan. 
 
Tentu diperlukan pengawasan formal dari lembaga-lembaga pengawas peradilan, pengawas hakim, jaksa, pengacara, dan sebagainya harus terus ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat untuk berani melaporkan praktik-praktik suap di lembaga peradilan, juga menjadi faktor yang tak kalah penting.   
 
Seperti diketahui, KPK resmi menahan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono terkait dugaan suap. Selain hakim, KPK juga menangkap dan menahan anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.
 
Sudiwardono dan Aditya ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (6/10/2017) malam. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang senilai SGD64 ribu yang diberikan Aditya ke Sudiwardono. 
 
Pemberian uang tersebut merupakan yang kesekian kalinya diberikan Aditya ke Sudiwardono. Sebelumnya, Aditya pernah memberikan uang senilai SGD30 ribu. Pada pertengahan Agustus 2017, Aditya juga telah memberikan uang senilai SGD30 ribu kepada Sudiwardono. 
 
Uang itu diduga terkait putusan banding perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa kabupaten Bolaang Mongondow terhadap ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan. Marlina pernah menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow selama dua periode, sejak 2001 hingga 2011. 
 
Marlina tersandung kasus korupsi dan diseret ke meja hijau dengan berkas perkara nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnd. Marlina lalu divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 1.250.000.000. 
 
Tentu saja publik terheran-heran, mengutuk tindakan hakim dan wakil rakyat tersebut. Mereka semakin yakin bahwa ternyata masih ada hakim yang ‘memperjualbelikan’  hukum dan keadilan di negeri ini. Jika hakim dan aparat penegak hukum lainnya bertindak seperti itu, kita pun bertanya, apa yang akan terjadi dengan dunia hukum kita? Jawabannya, rusaklah negeri ini. Keadilan tidak lagi bisa kita peroleh. 
 
Semua pihak, terutama Mahkamah Agung harus kerja keras membersihkan peradilan Indonesia agar bebas korupsi.  Lakukan pengawasan secara terus menerus untuk mencegah terjadinya praktek jual beli hukum. Memang tak mudah, perlu keberanian dan pengorbanan agar korupsi bisa dibasmi dari institusi peradilan.  
 
Buramnya citra peradilan kita tidak bisa terus dibiarkan. Diperlukan gerakan pemberantasan korupsi yang komprehensif termasuk di dalamnya upaya pencegahan secara sistemik terstruktur (melibatkan semua pihak dari atas ke bawah) dan masif (menyeluruh, terus-menerus menembus ruang dan waktu).
 
Negeri ini membutuhkan hakim-hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan menjunjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kita tidak butuh hakim pecundang,  amoral, gila harta dan mata duitan.
  
Kita mengharapkan Komisi Yudisial  dan Mahkamah Agung sama-sama berupaya menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa seperti yang diharapkan masyarakat. 
 
Perlu juga dilakukan evaluasi total sistem peradilan Indonesia untuk membersihkan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang memperjualbelikan hukum dan keadilan untuk memperkaya diri dengan menerima suap. Dengan demikian, pengadilan benar-benar menjadi benteng terakhir masyarakat mendapatkan keadilan.
 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats