Di Publish Pada Tanggal : Senin, 04 Desember 2017 08:03 WIB

Tajuk: Menghadirkan Pilkada Santun Menyenangkan

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengimbau setiap kontestan Pilkada untuk mengedepankan cara-cara yang baik, santun, tidak provokatif, serta senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 

MUI juga mengimbau agar kontestan menjauhkan praktik kotor yang dilarang agama seperti risywah (politik uang), kampanye hitam, dan kecurangan. Sehingga bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, mendapat berkah dari Allah SWT serta dapat memilih pemimpin berkarakter siddiq, amanah, tabliq, dan fathanah.

Kita sepakat dengan imbauan dari MUI tersebut agar pilkada serentak Juni 2018 yang diikuti oleh 171 daerah berlangsung lancar, aman, tertib, dan demokratis.

Tentu saja agar pilkada serentak tidak terjadi adanya konflik yang lebih besar. Apalagi, menurut para pengamat potensi konflik pada pilkada nanti masih tinggi, karena waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan pemetaan daerah-daerah rawan dalam Pilkada 2018. Berdasarkan pengalaman di pilkada sebelumnya, potensi konflik dipicu adanya kecurangan dari incumbent,  misalnya campur tangan dalam proses pemilihan penyelenggara pilkada yang baru.

Selain itu juga dipicu masalah politik uang, isu SARA, adu domba, pengrusakan alat peraga kampanye (APK), intimidasi, dan bentrok antar-pendukung paslon.

Masalah lain yang kemungkinan terjadi adalah adanya masyarakat tidak daftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), formulir c6 tidak tersalur di masyarakat, dan tekanan kelompok tertentu untuk menghalangi pemungutan dan desakan dari pendukung untuk mengubah hasil pemilihan. Sementara pendukung dari calon kepala daerah lainnya melakukan perlawanan. Akibatnya terjadi konflik bahkan menyebabkan kerusuhan.

Kita berharap pilkada serentak berjalan lancar, aman, jujur dan demokratis sehingga pesta rakyat di daerah bisa menghasilkan kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya untuk kesejahteraan warganya. Itulah sebabnya KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya untuk  menyiapkan pengamanan dan memetakan daerah rawan konflik dan potensi konflik. Tentu saja dibutuhkan konsolidasi dalam managemen potensi konflik yang terjadi. 

Harapan kita pilkada berlangsung tidak dalam suasana mencekam tapi bahagia, menyenangkan, bebas, damai, jujur dan adil. Jika hal ini bisa tercapai kita menyakini masyarakat akan memilih pemimpin yang bermoral, berintegritas dan berpihak kepada rakyat.

Untuk itu semua pihak, terutama warga yang daerahnya melaksanakan pilkada untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran terkait dana kampanye, mahar politik, dan politik uang. Tak hanya itu, persoalan politik transaksional juga harus diawasi jangan sampai terjadi. Hal ini untuk mendapatkan calon kepala daerah orang yang punya integritas.

Kita sepakat agar praktik politik uang pada Pilkada 2018 tidak terjadi. Pasalnya, akibat politik transaksional, politik uang, mahar politik politik dan biaya tinggi memicu praktik korupsi.  

Terseretnya sejumlah tokoh politik dalam berbagai kasus korupsi padahal selama ini dipercaya sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus.

Di ranah publik sering terdengar bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau proses transaksional. Pada saat kampanye calon-calon kepala daerah mengeluarkan banyak dana, belum lagi dana mahar politik.

Semua uang yang dikeluarkan sang calon kepala daerah yang bertarung itu harus kembali setelah ia terpilih. Sangat tidak mungkin dia bisa mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan dari gajinya sebagai kepala daerah. Maka jalan pintas diambil, melakukan korupsi atau menerima suap.

Maka tidaklah mengerankan  apabila masalah kemiskinan dan kesejahteraan di daerah tak kunjung bisa dikurangi. Inilah saatnya, rakyat melakukan perlawanan terhadap politik transaksional. Rakyat harus cerdas untuk tidak memilih calon kepala daerah yang melakukan politik uang, memberikan mahar politik, dan lainnya.  

Yang kita dan rakyat inginkan adalah terpilihnya kepala daerah yang punya integritas, amanah, dan jujur.

 

 

 

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats