Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 22 Desember 2017 14:07 WIB

TAJUK: Mengharamkan Politik Uang di Pilkada 2018

PELAKSANAAN pilkada serentak Juni 2018 akan diikuti oleh 171 daerah, dengan jumlah pemilih 158 juta. Sejumlah kalangan memprediksi meningkatnya konflik yang lebih besar di pilkada serentak kali ini. Tak hanya itu, praktek politik uang atau "money politic" juga diperkirakan masih akan terus berlangsung.

Terkait politik uang ini, kita menyambut positif  langkah yang diambil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak mengharamkan politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar27 Juni 2018 secara serentak di 171 daerah di Tanah Air.

Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori mengatakan, semua perbuatan politik uang tentu diharamkan karena adanya perbuatan asror atau penyuap yang mencederai demokrasi pada pilkada itu.

Kita sepakat pesta demokrasi yang digelar lima tahunan harus jauh dari perbuatan kecurangan, termasuk politik uang maupun bagi-bagi sembako untuk mendukung salah satu pasangan tertentu.

Pilkada adalah bentuk legitimasi pemimpin yang sah dan demokrasi karena dipilih oleh masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih pada pilkada dengan jujur dan adil tanpa dirusak politik uang. Dengan demikian masyarakat akan mendapat kepala daerah yang punya integritas, bersih, dan amanah. Pilihlah pemimpin dengan nurani.

Selain diharamkan, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, jelas menegaskan sanksi kepada pelaku politik uang. Soal karangan politik uang ini harus diketahui masyarakat luas agar mereka tidak berurusan dengan hukum karena diimingi sejumlah uang yang jumlahnya tidak seberapa.

Itulah sebabnya mari kita secara bersama-sama untuk menolak politik uang dan lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar. Sebaliknya, para tim sukses dari para calon kepala daerah juga jangan bermain politik uang pada Pilkada serentak nanti.

Kita berharap pilkada serentak berjalan lancar, aman, jujur dan demokratis sehingga pesta rakyat di daerah bisa menghasilkan kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya untuk kesejahteraan warganya. Itulah sebabnya KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya untuk  menyiapkan pengamanan dan memetakan daerah rawan konflik dan potensi konflik.Tentu saja dibutuhkan konsolidasi dalam managemen potensi konflik yang terjadi.

Sehingga keamanan masyarakat terjamin. Hendaknya pilkadaberlangsungbahagia, menyenangkan, bebas, damai, jujur dan adil. Jika hal ini bisa tercapai kita menyakini masyarakat akan memilih pemimpin yang bermoral, berintegritas dan berpihak kepada rakyat.

Berbagai kalangan berharap setiap kontestan Pilkada untuk mengedepankan cara-cara yang baik, santun, tidak provokatif, serta senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 

Kita berharap pilkada serentak berjalan lancar, aman, jujur dan demokratis sehingga pesta rakyat di daerah bisa menghasilkan kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya untuk kesejahteraan warganya. Itulah sebabnya KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya untuk  menyiapkan pengamanan dan memetakan daerah rawan konflik dan potensi konflik. Tentu saja dibutuhkan konsolidasi dalam managemen potensi konflik yang terjadi. 

Harapan kita pilkada berlangsung tidak dalam suasana mencekam tapi bahagia, menyenangkan, bebas, damai, jujur dan adil. Jika hal ini bisa tercapai kita menyakini masyarakat akan memilih pemimpin yang bermoral, berintegritas dan berpihak kepada rakyat.

Kita sepakat agar praktik politik uang pada Pilkada 2018 tidak terjadi. Pasalnya, akibat politik transaksional, politik uang, mahar politik politik dan biaya tinggi memicu praktik korupsi.

Terseretnya sejumlah tokoh politik dalam berbagai kasus korupsi padahal selama ini dipercaya sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus.

Yang kita dan rakyat inginkan adalah terpilihnya kepala daerah yang punya integritas, amanah, dan jujur. Karena itu, kita harus tolak politik uang, sekain melanggar UU juga diharamkan oleh agama.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats