Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 06 Januari 2018 14:56 WIB

TAJUK: Menanti Sosok Ketua DPR Bersih dan Antikorupsi

Sudah hampir dua bulan kursi Ketua DPR RI kosong, pasca ditangkapnya Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, lembaga perwakilan rakyat itu dipimpin pelaksana tugas yang dipercayakan kepada Fdli Zon, yang juga wakil ketua DPR.

Jabatan Ketua DPR itu penting dan strategis, sebaiknya para wakil rakyat dan pimpinan partai politik segera menentukan siapa ketua DPR yang baru. Meski tugas-tugas wakil rakyat bisa ditangani oleh pelaksana tugas, karena posisi strategis, kehadiran ketua DPR definitive sangat dibutuhkan untuk membahasa masalah bangsa dan rakyat.

Sesuai undang-undang, Partai Golkar yang berhak mendpatkan jatah ketua DPR. Dengan demikian pengganti Novanto nantinya harus dari partai berlambang pohon beringin itu. Saat ini pun sejumlah nama calon sudah muncul kepermukaan, namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto belum mengambil sikap siapa kadernya yang layak menjadi Ketua DPR.

Saat ini Golkar memiliki 91 kader di DPR dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi ketua DPR sehingga Golkar tidak akan kesulitan memilih nama. Artinya bahwa begitu banyak kader Golkar yang bisa dipertimbangkan menjadi ketua DPR.

Publik berharap Partai Golkar harus menunjuk seorang calon ketua DPR yang bersih, punya integritas, dan antikorupsi. Publik mengingatkan agar pemilihan ketua DPR dilakukan sesuai harapan masyarakat. Pasalnya, pimpinan DPR bukan jabatan yang berpengaruh.

Sementara itu koalisi masyarakat sipil menetapkan setidaknya ada lima syarat yang harus dimiliki untuk pengganti Novanto. Pertama, ketua DPR yang baru tidak boleh memiliki rekam jejak pernah dipidana dalam kasus yang bersifat amoral, khususnya korupsi.

Kedua, dia tidak boleh dipersoalkan secara hukum, khususnya berkaitan dengan kasus korupsi. Politikus yang dipilih juga harus bukan pendukung hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Keempat, calon ketua DPR harus memiliki pandangan dan sikap yang sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya, dia tidak mendukung pelemahan KPK dengan berbagai cara dan versi.

Kelima, memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik.

Ada juga yang mengharapkan agar posisi Ketua DPR dipimpin oleh seorang yang mumpuni dan bisa menjaga stabilitas nasional. Selain itu, sosok calon Ketua DPR tidak menimbulkan resistensi di DPR, fraksi-fraksi di DPR dan juga internal Golkar bahkan publik.

Jika semua kriteria dan persyaratan diatas terpenuhi kita meyakini ketua DPR yang baru akan mampu meningkatkan kinerja pimpinan dan semua anggota DPR.

Rakyat tidak menginginkan kinerja kelembagaan dan pengawasan DPR tahun 2017 sangat buruk, seperti penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Lembaga ini menyebut masalah kepemimpinan DPR tahun 2017 menjadi yang terburuk dalam sejarah.

Pimpinan DPR tahun ini dinilai tidak bekerja secara profesional sehingga kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itu disebabkan oleh beragam masalah, mulai dari pimpinan DPR, pelanggaran etik, hingga kehadiran dalam sidang.

Sekali lagi rakyat menginginkan wakil-wakilnya di DPR bisa bekerja secara profesional, tidak suka bolos, menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal, dan selalu peduli dengan rakyat yang diwakilinya.  

DPR juga harus maksimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah. 

 

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com