Di Publish Pada Tanggal : Senin, 15 Januari 2018 08:30 WIB

TAJUK: Pelajaran dari Fredrich Yunadi, dan dr Bimanesh

Siapa pun yang menghalangi proses hukum yang sedang dilakukan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selain aturan dalam UU Tipikor, tindakan obstruction of justice juga telah disepakati di  Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UN Convention Against Corruption/UNCAC). Pasal 25 mengamanatkan negara peratifikasi wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan yang menghalangi proses hukum kasus pidana korupsi. Hal ini berarti KPK punya kewenangan penuh memproses setiap orang yang berusaha menghambat sebuah perkara korupsi yang sedang ditangani KPK.

Terkait menghalangi atau menghambat proses hukum ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi sebagai tersangka. Lembaga antirasuah ini juga menetapkan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka. Keduanya sudah ditahan KPK.

Bimanesh bersama Fredrich menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Dokter Bimanesh diketahui merupakan dokter yang pernah merawat Novanto setelah mantan Ketua DPR itu mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau.

Dalam pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya ada 15 pelaku korupsi maupun pihak lain yang telah didakwa menggunakan pasal obstruction of justice, baik oleh kejaksaan maupun KPK.  Sebut saja Anggodo Widjojo yang diketahui merencanakan upaya kriminalisasi terhadap Komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pada 2010.  

Dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi terungkap Anggodo bekerja sama dengan aparat kepolisian (Komisaris Jenderal Susno Duadji) memperlambat proses penanganan perkara saudara kandungnya, Anggoro Widjojo. Pada tahap kasasi Anggodo dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta.

Kasus lain yang cukup menarik perhatian adalah yang menimpa kuasa hukum salah seorang tersangka korupsi di Sumatera Barat, Manatap Ambarita, pada 2008. Manatap saat itu memberikan keterangan palsu tentang keberadaan tersangka yang akan diproses kejaksaan. Tindakan itu dianggap sebagai upaya memperlambat proses penanganan perkara korupsi yang menimpa kliennya.

Menurut Kurnia Ramadhana, pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), dari beberapa kasus itu setidaknya ada dua pola yang kerap digunakan pelaku korupsi untuk merintangi proses hukum. Pertama, menggunakan masyarakat untuk menghambat penanganan perkara.

Kedua, menggunakan kuasa hukum untuk melindungi pelaku korupsi. Acap kali penasihat hukum digunakan pelaku korupsi sebagai tameng untuk menutupi kejahatan sebenarnya.

Kita mengapresiasi sikap KPK yang berani menjadikan siapa saja menghambat penanganan sebuah perkara, baik langsung maupun tak langsung. Segala tindakan yang mengancam keberadaan KPK harus segera ditindak dengan aturan obstruction of justice.

Terkait Fredrich Yunadi, kita akui seorang advokat dalam melaksanakan profesinya dilindungi undang-undang. Namun, hal itu berlaku sepanjang advokat tersebut memegang etika dan tidak melanggar hukum. 'Impunitas' bagi seorang advokat juga punya batasan sepanjang dia tidak melanggar hukum. Tak hanya advokat, profesi lain seperti jaksa, polisi, bahkan pegawai KPK juga tidak ada yang kebal hukum.

Begitu juga profesi seorang dokter, sangat mulia. Tentu saja seorang dokter tidak boleh menghalangi penegak hukum dalam bekerja. Karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya.

Langkah KPK ini jadi peringatan bagi siapa pun yang coba-coba menghalangi upaya penegakan hukum, kita apresiasi. Karena hal ini sangat efektif dalam pemberantasan korupsi.

Semoga ke depannya, pengacara, dokter, jaksa, dan siapapun jangan lagi coba-coba menghalangi penegak hukum dalam bekerja atau menghalangi dan menghambat proses hukum.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats