Di Publish Pada Tanggal : Senin, 15 Januari 2018 14:08 WIB

Proses Penangkapan dan Penahanan FY tanpa Panggilan Kedua Bertentangan dengan KUHAP

HUKUM Acara Pidana dibuat untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat baik terhadap yang diduga melakukan tindak pidana maupun terhadap penegak hukum yakni hakim, polisi, jaksa, KPK dan advokat yang melakukan tugasnya. Dalam proses suatu   perkara pidana semua harus berlandaskan KUHAP. KUHAP merupakan kitab undang-undang yang mengatur segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban terhadap tersangka/terdakwa maupun cara atau proses dari segala sesuatu penangganan suatu perkara pidana oleh aparat penegak hukum. 
 
Berdasarkan Ketentuan KUHAP, seorang tersangka yang diduga   melakukan tindak pidana, apabila memang tertangkap tangan, maka tidak perlu pemanggilan terlepas dia advokat atau masyarakat umum. Namun, apabila ia telah dinyatakan tersangka dipanggil untuk pertama kali dan ternyata ia tidak menghadap atau tidak melakukan pemberitahuan, maka penyidik tersebut harus melakukan pemanggilan kedua. Dan apabila pemanggilan kedua tidak dipenuhi, maka penyidik berhak untuk membawa paksa dan selanjutnya dapat menahan apabila dugaan tersebut sudah cukup alat bukti sebagai pelaku tindak pidana.
 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang secara tegas menyatakan “(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan  secara jelas, berwenang   memanggil tersangka dan saksi yang  dianggap perlu untuk diperiksa dengan  surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang   wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
 
(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada   penyidik dan jika ia tidak   datang penyidik   memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses membawa paksa/penangkapan yang ditindaklanjuti penahanan oleh KPK terhadap Fredrich Yunadi (FY) selaku advokat terlepas dari apa alasannya tidak dapat hadir pada panggilan pertama seperti yang dikatakan pengacaranya atau alasan lain, maka seyogyanya KPK harus mengacu kepada KUHAP   bahwa pemanggilan pertama harus diikuti pemanggilan kedua. 
 
Sehingga perbuatan KPK yang tidak melakukan pemanggilan kedua jelas melanggar pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Hukum harus ditegakkan, KPK harus kita dukung dalam rangka menegakkan hukum. Saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum sangat prihatin melihat keadaan ini karena  berbeda dengan yang saya pelajari dan bahkan yang saya praktekkan di dalam peradilan semu. 
 
Oleh karena itu, himbauan saya selaku Mahasiswa Fakultas Hukum agar seluruh penegak hukum khususnya penyidik, KPK, Kepolisian, Kejaksaan maupun Advokat berkerjasama dalam rangka penegakkan hukum dan saling menghargai dan jangan mempertontonkan arogansinya.
 
Advokat dalam menangani perkara yang ditanganinya juga seyogyanya jangan membuat kebebasan berdasarkan Pasal 16 UU Advokat menjadi sesuatu hal yang bebas sebebas-bebasnya dengan melanggar kode etik, demikian juga penyidik apapun alasannya harus berdasarkan KUHAP untuk melakukan proses penanganan perkara. Kiranya dengan peristiwa ini tetap agar semua kembali kepada koridor hukum. Saya selaku mahasiswa tanpa ada maksud untuk mempengaruhi, saya hanyalah seorang mahasiswa yang ingin   berkontribusi untuk membangun penegakan hukum di Republik ini.
 
Oleh: Gracia Panggabean, Mahasiswa Semester 5 Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats