Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018 08:03 WIB

TAJUK: Gaduh Beras Nasional, Siapa yang Bermain?

DALAM beberapa hari terakhir masalah perberasan nasional ramai diperbincangkan berbagai kalangan. Selain harga naik, masalah impor beras 500.000 ton oleh pemerintah dari Thailand dan Vietnam,  semakin membuat kecewa  banyak kalangan, termasuk pedagang dan petani.

Kebijakan impor beras dari Vietnam dan Thailand itu dinilai sebanyak 500 ribu ton tidak tepat dilakukan saat ini,  karena impor dilakukan pemerintah menjelang panen raya, dan stok beras di Bulog masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam dua bulan.

Karuan saja berbagai kalangan mempertanyakan, ada kepentingan apa di balik impor beras? Malah ada yang menyebut, ada fee yang besar diproleh dari impor beras.

Dalam hitungan ekonom Rizal Ramli fee yang dapat diperoleh oleh importir beras berkisar antara US$20-30 per ton. Sehingga, keuntungan importir akan mencapai Rp202 miliar untuk 500 ribu ton beras yang diimpor.

Masalah beras ini sebenarnya sangat sederhana tapi diplintir-plintir se-olah-olah jadi masalah rumit. Bulog yang main dengan cara operasi pasar dengan volume yang sangat kecil cuma 30 ribu ton selama tiga bulan tentu saja tidak mampu menekan harga. Seharusnya Bulog menyebar 600 ribu ton baru harga beras bisa turun. Kenapa Bulog tidak melakukan itu? Toh stok beras di gudang Bulog cukup untuk melakukan intervensi pasar.  Apalagi satu bulan lagi sudah panen raya. Dan beras petani bisa mengisi gudang Bulog lagi.

Publik juga mencurigai ada permainan lain di balik impor beras. Saat ini yang bergejolak adalah harga beras medium. Namun yang diimpor beras khusus. Hal ini semakin menunjukkan, kita tidak kekurangan stok beras. Ini ada apa? Apakah ada permainan untuk memuluskan impor beras?

Sebagaimana lazimnya,  kalau stok beras surplus, tentu  para pemain beras tetap akan menaikkan harga. Mereka kan menguasai jaringan distribusi beras selama puluhan tahun. Disinilah fungsinya Bulog untuk melawan permainan harga. Kalau Bulog hanya menggelontorkan operasi pasar ecek-ecek pasti harga beras naik. Bukan soal produksi berasnya kurang. 

Badan Pusat Statistik (BPS) membenarkan adanya kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rusanti menyebut, kenaikan harga beras mencapai 3 persen dari harga biasanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan sejumlah penyebab yang memicu terjadinya berbagai persoalan beras di Tanah Air.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf mengatakan, salah satu penyebab permasalahan beras saat ini adalah sistem distribusi yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi.

Untuk memperbaiki masalah distribusi antara lain dengan penyederhanaan rantai distribusi melalui korporatisasi petani. Selain itu, juga bisa dengan mengadopsi sistem pemasaran dalam jaringan sehingga petani bisa langsung menjual berasnya ke konsumen. Tentu juga harus  memperbaiki tata niaga beras yang adil bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Di sisi lain, rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian juga menjadi masalah lainnya. Untuk itu perlu dilakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama dengan perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan.

Ribut-ribut soal beras sebenarnya bisa diatasi apabila Bulog bisa berperan optimal dalam menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras. Selain itu, Bulog bersama  Kementerian Perdagangan bisa mengembangkan pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional.

Kemendag sudah memutuskan untuk impor 500.000 ton. Karena sudah terlanjur, sebaiknya beras impor itu disimpan di gudang, dan Bulog harus membeli beras hasil panen raya. Dengan demikian beras-beras petani bisa dijual dengan harga yang baik.

Selain itu Bulog harus  lebih proaktif dalam menyiapkan stok beras yang ada. Juga harus aktif dalam menjaga stabilisasi harga beras dengan perannya dalam mengintervensi pasar.

Tentu saja pemerintah harus memperbaiki data perberasan, yang saat ini banyak sekali badan dan kementerian yang tidak sinkron satu sama lain atau ada ego sektoral. Semua data ini harus disinkronkan sehingga bisa diketahui dengan jelas berapa besar kebutuhan beras secara nasional.

Negeri ini  beruntung karena iklim yang mendukung untuk pertanian. Beras dan pangan harusnya tidak boleh kekurangan, harusnya bisa jadi gudang pangan di Asia. 

Tentu kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas pangan, terutama beras yang menjadi makanan pokok rakyat.

 

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats