Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 04 Maret 2018 14:46 WIB

UU MD3, Demi Rakyat atau Kepentingan

Oleh: Maulana Syarif Habibi, Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November

Menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang tinggal belasan bulan lagi, muncul bola liar panas berupa Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 yang baru saja disahkan DPR RI.

Menjadi anggota dewan yang berfungsi sebagai wakil rakyat pembuat aturan memang bukanlah sesuatu yang mudah.  Boleh dibilang membuat sebuah peraturan yang berguna di sebuah wilayah atau bahkan bermanfaat bagi seluruh wilayah di Indonesia merupakan hal yang sulit.  

Namun penggodokan peraturan yang berguna untuk melancarkan pekerjaan para anggota dewan ini justru membuat seakan bahwa lembaga legislatif ini ingin melindungi dan mendorong kepentingan mereka sendiri.  

Ada beberapa pandangan yang perlu diperhatikan terhadap beberapa pasal yang kontroversial dalam UU MD3, diantaranya pasal 73, 122, 245 dan satu poin lainnya yang terdapat pada tiga pasal yakni pasal 15, 84 dan 260.

Pasal pertama yang menarik yakni pasal 73, dimana pada pasal ini ada sebuah revisi yang sebenarnya merupakan penjelasan bagaimana skema yang akan dilakukan DPR dalam melakukan  pemanggilan paksa terhadap oknum yang diinginkan oleh DPR. Sebuah hal yang baik karena bermaksud untuk memberikan penjelasan yang riil namun justru berbahaya karena beberapa kata-kata seperti mewajibkan polisi untuk turut serta dalam menangkap oknum.

Belum lagi tentang penyanderaan yang terlihat, seperti otoriter dalam artian DPR bisa memaksa dengan sangat tegas bahkan menggunakan salah satu aparat penegak hukum yakni kepolisian. Lebih menarik lagi yakni pada pasal 122 huruf k dimana pada poin ini sangat mendukung pasal 73 tersebut.

Pada poin ini berbunyi bahwa “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.  

Pada poin ini, seakan membuat keterkaitan yang tidak terlihat terhadap pasal 73 yang mana bisa salah tafsirkan bahwa DPR akan bisa merasa tersinggung terhadap kritik atau pendapat dari oknum tertentu dan bisa seakan memaksa mereka untuk dipanggil untuk DPR.  Hal ini tentunya akan membuat banyak warga yang tidak mau berpendapat guna mengawal pemerintahan di Indonesia ini.

Rasa ketakutan untuk berpendapat akan semakin merajalela dan membawa kita ke zaman kegelapan dimana opini atau pendapat masyarakat akan dibungkam. Pada pasal lainnya yakni pasal 245, menjelaskan bagaimana imunitas anggota DPR dalam memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Proses persetujuan dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dan Presiden.  

Proses seperti ini tentunya akan memperlambat proses penegakkan hukum karena  dalam memanggil oknum yang bersangkutan saja perlu melalui proses – proses tertentu. Selain itu juga hanya bisa dituntut untuk beberapa kasus saja membuatnya terlihat seperti sebuah keistimewaan.  

Memang selama ini belum diketahui penjelasan tentang hak imunitas bagi anggota dewan serta batasan-batasannya. Sehingga kehormatan anggota dewan tetap terjaga namun tidak mengistimewakan mereka dibandingkan rakyatnya sendiri yang sebenarnya memiliki kekuatan penuh atas negara ini.

Dan terakhir adalah 3 pasal terkait penambahan kursi pada setiap lembaga (MPR, DPR dan DPD) yang tertuang pada pasal 15, pasal 84 dan pasal 260.  Penambahan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yakni untuk apakah penambahan ini. Karena penambahan anggota dewan tentunya belum menjadi sesuatu yang diperlukan karena hasil dari kerja anggota dewan selama ini masih cukup mengecewakan.

Dengan kondisi ini, penambahan anggota dewan hanya akan membuang uang negara untuk menggaji dan memfasilitasi mereka.  Hal ini perlu pertimbangan yang matang sehingga masyarakat bisa memahaminya. Memang anggota dewan merupakan hal terpenting bagi roda pemerintahan di Indonesia ini.

Menjadi penyambung lidah rakyat tentunya bukan perkara yang mudah. Namun tidak bisa seenaknya dalam menentukan suatu aturan yang terlihat seperti menguntungkan Lembaga tersebut.

Untuk tidak menimbulkan pemahaman yang salah atau negatif, pada pasal 73 tentunya harus diperhatikan esensi dari penggunaan tenaga kepolisian dan juga maksud dari penyanderaan.  

Kemudian pada pasal 112 huruf k, perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan pembatasan agar lebih jelas mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hal yang merendahkan kehormatan anggota dewan.  

Perlu adanya penjelasan lebih lanjut tetnang skema yang ditentukan DPR dalam proses penegakan hukum bagi anggota dewan yang tertuang pada pasal 245 serta penjelasan bahwa anggota dewan berhak untuk diproses hukum sehingga tidak menunjukkan sebuah keistimewaan.  

Dan terakhir dalam menentukan jumlah anggota DPR perlu diadakan sebuah survey dan penyesuaian data statistik sehingga tidak ada ketimpangan jumlah rakyat yang diwakilkan dari satu daerah dengan daerah lainnya.  

Selain itu juga dengan data yang akurat, anggota dewan bisa menjelaskan dengan data yang baik bahwa jumlah yang ditentukan sudah sesuai dengan aturan dan data yang pernah dihimpun.

Hal-hal kecil ini memang menjadi polemik karena di Indonesia banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan negaranya.  Dan untuk para warga, perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD agar bisa mengkritik sesuai dengan yang seharusnya.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats