Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 17 Mei 2018 11:21 WIB

Rupiah Ambruk: Nilai Tukar Nelayan Anjlok, Sentimen Pendapatan Nelayan

Oleh: Rusdianto Samawa*)
 
Potensi sektor perikanan amat besar, salah satu penunjang perekonomian. Sementara sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus level Rp 14.072 per dolar AS. Penguatan dolar berdampak kepada kehidupan nelayan, seperti kebutuhan beras, penjualan ikan, nilai tukar nelayan, industri perikanan, buruh tempat Pelelangan Ikan, dan ekspor impor manufaktur perikanan.
 
Pertama, kebutuhan beras masyarakat pesisir, Badan Ketahanan Pangan (BKP) tahun 2018 merilis data, mencatat konsumsi beras masyarakat pesisir itu berkisar 73 kg per kapita setiap tahun atau di bawah provinsi sebesar 85 kg per kapita. Angka ini kisaran setiap tahun dimasing-masing daerah. Bisa mengalami peningkatan tergantung kenaikan nilai tukar nelayan. Masyarakat nelayan sangat bergantung pada beras. Karena mereka tidak memiliki lahan pertanian untuk mengelolanya. Nelayan hanya berharap pendapatan pada hasil laut. Ini salah satu pemicu tingginya harga beras. Bahkan, tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar setiap tahunnya.
 
Sweharusnya program diversifikasi pangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 15 tahun 2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat, bisa menggurangi tingkat serapan harga beras dan proteksi kenaikan nilai tukar nelayan terhadap bahan pokok pangan.
 
Komposisi harga beras sekarang, wilayah Jakarta mulai 10.500 hingga capai 14.500. Harga ini naik setelah dollar mencapai puncak Rp.14.072 / USD. Sementara, wilayah pesisir Sumbawa, beras mentok pada harga 16.000 dengan model penjualan market home (antar pribadi) dengan pasar rumah tangga. Itu sala satu bentuk penetrasi dollar saat ini terhadap rupiah.
 
Kebutuhan lain, ketika nelayan melaut, mereka harus menyiapkan beras, BBM Solar Non Subsidi, perbekalan lauk pauk, bekal titipan uang penunjang ekonomi keluarga saat melaut. Tentu, kalkulasi capai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila nelayan dibawah korporasi atau perusahaan tertentu. Namun, bagi nelayan rumah tangga yang sistem melautnya hanya 1x24 jam dengan jauh 5 mil dilaut (nelayan pinggir), maka membutuhkan bekal sekitar Rp. 500.000.
 
Menurut Ahmad Arif, Candu Beras, Kompas, 17 Jan 2018 katakan kenaikan harga beras diikuti dengan keputusan impor beras 500.000 ton adalah alarm rapuhnya ketahanan pangan, sekaligus cermin kegagalan konsep pangan nasional dengan swasembada beras sebagai tolok ukur kesejahteraan rakyat.
 
Kedua, Nilai Tukar Nelayan, saat ini nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan capai 105,04 pada April 2018. pemerintah semakin gagal sejak 2015 hingga 2018 untuk sejahterakan nelayan. Apalagi ditambah penetrasi dollar terhadap rupiah, maka semakin terpuruk Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNPI).
 
Jauh dari capaiannya, pemerintah menaikan target perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 9,45 juta ton dari target tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,8 juta ton.
 
Faktor yang penghambatnya yakni nilai tukar dollar terhadap rupiah sangat tinggi. Sementara kemampuan penguasaha yang beraktivitas di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tak seimbang antara pasokan ikan, harga dan selisih pendapatan. Seperti terlihat di Pelabuhan Muara Angke, TPI Potre Kota Makassar, TPI Bitung, TPI Indramayu, TPI Tasikagung dan TPI Rembang. Mengalami penurunan aktivitas bongkar muat ikan yang dilakukan oleh pekerja.
 
Selain itu, pemerintah belum maksimal lakukan penertiban data nilai tukar nelayan yang berimbas akibat kenaikan nilai tujar rupiah terhadap dollar. Sebaiknya segera ada perbaikan sehingga mampu mengerek produksi perikanan tangkap nelayan dan budidaya.
 
Bisa dilihat, target pemerintah tidak tercapai. Tahun 2018 ini hampir sama dengan tiga tahun sebelum era kepemimpinan Menteri KKP Susi Pudjiastuti NTN justru lebih tinggi. Data BPS menyatakan 2011 sebesar 106,24, pada 2012 (105,37), dan pada 2013 (105,27). Sementara tiga tahun kepemimpinan Menteri KKP Susi Pudjiastuti penyajian data, yakni pada 2014 sebesar 102,72, pada 2015 (102,38), dan 2016 (102,82). Padahal dollar waktu itu masih kisaran Rp. 11.420 / USD.
 
Sementara 2018 ini, Nilai Tukar Nelayan dan pembudidaya ikan capai 105,04 pada April 2018. Pemerintah semakin gagal sejak 2015 hingga 2018 untuk sejahterakan nelayan. Apalagi dollar sudah capai Rp. 14.072 / USD menuju Rp. 15.000 / USD.
 
Ketiga, kegiatan Produksi Industri Perikanan, pemerintah mencatat angka sementara produksi perikanan nasional mencapai 23,26 juta ton pada 2017. Volume produksi perikanan tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari periode sebelumnya.
 
Adapun dari total 23,26 juta ton produksi perikanan nasional, 6,04 juta ton merupakan hasil perikanan tangkap dan 17,22 ton dari hasil perikanan budidaya. Data ini bisa didebatkan, karena produktivitas kapal nelayan lokal pada kurun waktu 2015 - 2018 menurun, pembangunan basis perikanan juga belum merata dan indikator kesejahteraan nelayan tradisional belum menunjukkan perbaikan.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total produksi perikanan nasional pada 2014 sebanyak 20,84 juta ton yang terdiri dari 14,36 juta ton perikanan budidaya dan 6,48 juta ton perikanan tangkap. Pada 2015, total produksi perikanan nasional tumbuh menjadi 22,15 juta ton yang terdiri dari 15,63 juta ton perikanan budidaya dan 6,52 juta ton perikanan tangkap. Volumenya terus naik hingga 2016 dengan total produksi ikan sebanyak 23,51 juta ton. Angka itu terdiri dari 16,68 juta ton perikanan budidaya dan 6,83 juta ton perikanan tangkap.
 
Namun, sangat disayangkan bahwa bahan baku impor masih mendominasi produk-produk perikanan. Penguatan dolar tentu akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya operasional sehingga terjadi kenaikan harga produk. Penguatan dolar AS tentu akan menaikkan biaya impor sehingga harga yang dipatok pun akan naik.
 
Kenaikan dollar Rp.14.072 / USD membuat pemerintah tidak mampu kontrol harga dan tingkat konsumsi masyarakat. Kalau dolar tinggi, otomatis pengaruh ke harga jual, dan daya beli masyarakat menurun karena semakin mahal. Apalagi, bahan baku impor dominasi produksi industri perikanan.
 
Keempat, Buruh Industri Perikanan Terpuruk. Kondisi rupiah 14.072 / dollar menyasar seluruh sektor, tidak ketinggalan gaji buruh industri perikanan juga terganggu. Ketersendatan gaji terhambat pada jumlah stok bahan baku dan biaya produksi. Selain itu, hambatan regulasi yang tinggi membuat produksi industri perikanan Indonesia terancam merosot. Pelaku usaha melihat, kurangnya pembangunan di industri perikanan nasional karena faktor regulasi, mulai dari aturan kelola keuangan hingga investasi. Selama kebijakannya mengedepankan tindakan kontraproduktif maka kemungkinan malah mengalami penurunan produksi.
 
Faktor nilai tukar rupiah yang sangat tinggi ini, membuat sektor pekerja di industri perikanan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena itu, aspek pekerja perlu pertimbangkan jam kerja, biaya kerja dan beban kerja sehingga sesuai antara pendapatan dengan pekerjaan yang mereka dapatkan. Pekerja disektor industri perikanan itu terdiri dari pekerja penjemur ikan, pemotong ikan, fillet, pengangkut, pemikul, dan pemilah ikan. Basis mereka tentu bekerja disekitar Tempat Pengolahan Ikan setiap hari.
 
Selain faktor diatas, kebijakan moratorium perizinan kapal yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai membuat industri di sektor perikanan terpuruk dan semakin menancapkan kekuatan nilai tukar dollar semakin tinggi karena banyak tidak produktif oada sektor bergerak kapal perikanan. Harus dicarikan solusi agar industri bisa tumbuh.
 
Kelima, impor garam, selain tidak tersedia infrastruktur petani garam, juga diserbu oleh dollars yang membuat rupiah diprediksi menghambat produksi garam. Harga garam tergantung daerah tempat produksi dan pembiayaan pengangkut garam ke gudang yang telah disiapkan sangat mahal.
 
Apalagi pemerintah, lewat penerbitan dan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (PP 9/2018). Peraturan ini sebagai cara pengendalian impor ini dalam rangka menjamin perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam, sekaligus menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri.
 
Peraturan baru diatas, membuat tidak produktif karena membuka keran impor. Seharusnya, pemerintah membuat regulasi ekspor garam ke berbagai negara lain, untuk mengintervensi dollar dan menurunnya daya beli maupun produksi petani garam.
 
Kelima faktor diatas, membuat kehidupan nelayan, industri perikanan, pekerja dan ekspor impor perikanan terpuruk sekali. Pemerintah belum mampu intervenai untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dollar.
 
Pemicu kemiskinan di nelayan dan petani garam, bahkan ada yang tutup lahan garam karena tak mampu kelola. Penyebabnya dollar naik dan terjadinya inflasi pada nilai tukar nelayan. Semoga pemerintah bisa berbuat lebih banyak dan bermanfaat untuk rakyat agar mampu memperkuat daya belinya dan dorongan produksi hasil lautnya.
 
*) Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats