Di Publish Pada Tanggal : Senin, 02 Juli 2018 11:27 WIB

Mengapresiasi Eks Napi Korupsi Dilarang Jadi Caleg

Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Larangan ini ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu (30/6).

PKPU tersebut juga mengatur larangan eks koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, yang mana poin itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,".

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai empat hingga 17 Juli 2018.

Sebelumnya larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penolakan karena  PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kini, mantan narapidana kasus korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai caleg dalam Pemilu. Kita mengapresiasi dan mendukung larangan ini. Larangan ini agar DPR punya wibawa yang baik. Juga dapat meminimalkan tindak pidana korupsi, khususnya yang menyangkut para anggota parlemen.

Keputusan KPU tersebut sangat cerdas. Ada beberapa hal ide KPU tersebut harus didukung secara materil. Pertama, persepsi publik terhadap lembaga parlemen masih dianggap sebagai lembaga sangat negatif. Karena menempatkan sebagai lembaga korup. Sehingga diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas. Kedua, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (vertrouwenlijk-ambt). Oleh karenanya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi.

Publik setuju setiap calon pejabat publik seperti halnya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi. Dan ini sudah menjadi pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007.

Selain itu kita menginginkan agar wakil rakyat adalah orang-orang yang bersih, bebas dari koruptor. Larangan itu dibuat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.

Kita sepakat masih banyak warga Indonesia yang berkualitas dan bukan mantan napi korupsi.

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats