Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 03 Juli 2018 11:31 WIB

TAJUK: Eks Napi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dilarang Nyaleg

Selain koruptor,  seseorang yang tercatat sebagai mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak, juga  dilarang mengikuti pendaftaran bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Larangan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 tahun 2018 yang mengatur pencalonan.

Pelarangan mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak tentu saja mendapat apresiasi publik di tengah negeri ini darurat kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak.

Pelarangan ini tentu saja agar masyarakat bisa memilih calon anggota legislatif yang bersih dari kejahatan-kejahatan luar biasa.

Sekretaris KPAI Rita Pranawati mengapresiasi terbitnya peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang eks koruptor, penjahat seksual anak dan bandar narkoba tak bisa nyaleg. Rita menyebut kejahatan seksual, dan juga narkotika, bak fenomena gunung es yang layak diperangi.

Pelaku kejahatan seksual tidak boleh nyaleg karena itu kejahatan extraordinary dan sangat melukai harkat martabat kemanusiaan.

Aturan ini menjadi sarana menyaring calon wakil rakyat yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik. Menurut KPAI larangan ini menjadi angin segar, bahwa sebenarnya kalau pelaku kejhatan itu di UU presisi harusnya diumumkan di ruang publik agar dia tidak jadi pelaku lain. Itu jadi penting sekali.

Apalagi, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan extraordinary crime. Sebab, korban kejahatan seksual anak rawan terjerumus menjadi pelaku atau bahkan menjadi pelaku kejahatan lain karena trauma.

Selain melarang mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual, kita juga mendukung aturan bandar narkoba dilarang nyaleg. Negeri juga masuk dalam kategori darurat narkoba.

Pelarangan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu juga semakin menunjukkan komitmen kita semua untuk berpihak pada kepentingan anak. Sepertiga dari penduduk Indonesia itu (anak-anak) harus dilindungi, membutuhkan link atau pembuat kebijakan/keputusan termasuk anggota DPR/DPRD agar membuat komitmen pada perlindungan dan berpihak pada anak.

Indonesia darurat perilaku kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan menunjukkan jika angka tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi. Pada tahun 2014, tercatat 4.475 kasus, di tahun 2015 tercatat 6.499 kasus dan tahun 2016 telah terjadi 5.785 kasus.

Sementara, data dari MaPPI FH UI menunjukkan kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Hal itu disimpulkan dari tindak kekerasan yang kerap dilakukan oleh orang sekitar atau individu yang kita kenal. Kemudian, 11 persen terjadi di sekolah dan 10 persen tindak kekerasan seksual berada di hotel.

Sementara, usia korban tindak kekerasan seksual beragam. Ada yang dari usia anak-anak hingga dewasa. Korban anak-anak (1-10 tahun) mencapai 29,5 peren, sedangkan korban dewasa (11-20 tahun) mencapai 58,9 persen.

Maka, kita sangat mendukung dilarabgnya mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak menjadi caleg. Dengan demikian, lembaga parlemen kita menjadi berwibawa dan terhindar dari orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats