Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 03 Agustus 2018 06:53 WIB

TAJUK: Mengapresiasi Penundaan Proyek Infrastruktur

Pemerintah meninjau ulang sejumlah proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta bawahannya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini. Menurut Jokowi, jika evaluasi proyek “padat impor” sukses, devisa yang dapat dihemat mencapai US$ 21 juta setiap hari.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama tahun ini dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Komponen impor tertinggi adalah bahan baku untuk proyek infrastruktur, di antaranya impor besi baja, yang meningkat 39 persen, dan impor mesin serta alat listrik, yang naik 28 persen pada Mei 2018 lalu.

Rencana untuk menunda beberapa proyek infrastruktur besar. Alasannya demi mengurangi impor. Sebab, neraca perdagangan Indonesia saat ini masih defisit alias tekor. Defisit karena nilai impor lebih besar daripada ekspor.

Impor Indonesia tinggi karena maraknya proyek infrastruktur di dalam negeri. Banyak bahan baku proyek yang tidak ada di dalam negeri, misalnya produk baja yang harus impor dari berbagai negara salah satunya China. Belum lagi proyek infrastruktur kelistrikan yang bahan bakunya, terutama teknologinya, masih harus beli dari luar negeri. 

Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada kinerja keuangan badan usaha milik negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar (Koran Tempo edisi 31 Juli 2018).

Data Kementerian BUMN menyebutkan utang perusahaan negara yang berhubungan dengan jalan tol naik 54,05 persen pada 2014-2017, diikuti dengan pertumbuhan aset dan ekuitas masing-masing 53,29 persen dan 51,17 persen.

Tentu saja keputusan menunda proyek infrastruktur pasti pilihan yang sulit bagi pemerintahan Jokowi. Sebab, sejak awal pemerintahan Jokowi, infrastruktur menjadi salah satu program utamanya.

Kita setuju proyek infrastruktur yang menggunakan bahan luar negeri disetop, namun proyek yang masih menggunakan bahan dari dalam negeri harus tetap dilanjutkan. Begitu juga proyek yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, sebaiknya diteruskan, meski mungkin masih ada bahannya harus impor. Pasti putusan tersebut akan menimbulkan pro kontra, ada tak setuju dan setuju.

Penundaan proyek infrastruktur juga akibat APBN tertekan, juga untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Ke depannya kita berharap Jokowi

Bisa memilah-milah mana pembangunan primer dan sekunder. Kalau zaman mendiang Pak Harto dulu ada Pelita dan Repelita sehingga pembangunan menjadi terstruktur dan terkonsep.

Dalam kebijakan suatu negara maka arrengment atau pengaturan dana APBN harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. Penggunaan APBN jangan hanya karena keinginan belaka bukan berdasarkan kebutuhan. Oleh karena itu alokasi APBN harus tepat. Agar ada keuntungan maka setiap mengeluarkan biaya tapi output dan input tidak mengambang.

Untuk membuat ekonomi kuat dan berkembang, pemerintahan Jokowi harus menekan atau push eksport perdagangan. Pemerintahan Jokowi jangan hanya melakukan impor terus seperti yang dilakukan saat ini yakni impor garam, beras sampai bawang putih. Perdayakan para petani agar menghasilkan olahan tanamannya agar bisa ekspor.

Menguras uang negara karena bahan baku proyek infrastruktur dari import tidaklah bijak karena akan mengakibatkan terkurasnya devisa negara akibat besarnya belanja negara terhadap bahan baku infrastruktur dan beban hutang negara. Sedangkan nilai ekspor tidak mampu mengantisipasi ancaman defisitnya devisa Negara.

Intinya, penghentian import akan menguntungkan negara, karena dolar akan digiring masuk ke negeri ini melalui eksport, tapi resikonya industri dalam negeri akan melemah.

Harapan kita kedepannnya, pemerintah mengutamakan proyek-proyek infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan rakyat seperti pengairan, jembatan, bangunan puskemas, sekolah, dan lainnya. Tentu saja proyek-proyek tersebut tidak menghabiskan devisa Negara. Jika ini yang terjadi rakyat dan dunia usaha dalam negeri menjadi korban.

 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats