Di Publish Pada Tanggal : Senin, 13 Agustus 2018 15:20 WIB

Hengki Pengki Dalam Gelaran Pilpres 2019

Mahar politik kembali ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terkait pernyataan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief  yang mengatakan bakal calon Wakil Presiden RI  Sandiaga Salahuddin Uno memberikan mahar Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisinya jadi cawapres.
 
Pernyataan Andi ini dibantah Sandiaga yang menyatakan dirinya tidak memberikan mahar kepada  Rp500 miliar kepada dua partai tersebut. Bahkan Sandiaga menyatakan saat ini tidak boleh ada lagi hengki pengki dalam politik. Masyarakat marah kalau ada hengki pengki, masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi.
 
Sandiaga mengatakan, biaya kampanye harus terbuka. Saat ini timnya sedang melakukan penghitungan LHKPN dan menghitung jumlah biaya kampanye yang diperlukan.   
 
Dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.
 
Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah butuh uang banyak.  Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (saat ini ditahan karena kasus korupsi), menceritakan pengalamannya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurut dia, butuh uang yang banyak untuk menjadi calon kepala daerah.
 
Menurutnya, tidak ada orang miskin yang maju pilkada karena uangnya harus banyak. “Untuk bayar ini, itu perlu banyak uang," kata Fuad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (17/9/2015). 
 
Itulah sebabnya, kata Fuad, hal mustahil bila kepala daerah tidak pernah menerima hadiah atau janji sebelum dan sesudah duduk menjabat. 
 
Tak hanya Fuad, seorang calon gubernur beberapa waktu lalu pernah mengatakan, dia tidak punya uang sebagai ”mahar” untuk partai politik yang dapat menjadi pengusungnya. Mahar politik”—adalah untuk menutupi biaya menggerakkan parpol sejak dari tingkat bawah sampai ke atas. 
 
Jika mahar tersebut diterapkan, maka akan timbul budaya hanya orang yang memiliki uang yang dapat menjadi kepala daerah. Ini budaya merusak yang membuat hanya orang dengan uang yang dapat menjadi kepala daerah.
Berbagai kalangan menentang adanya mahar politik bagi calon kepala daerah. Hal ini dilakukan parpol untuk mendulang dana dan mengisi kas. Parpol akan menjual tiket kandidasi atau pencalonan bagi orang yang mau menjadi kepala daerah atau legislator.
 
Tak heran sejumlah kalangan mengemukakan, setiap pilkada atau pileg berlangsung, parpol panen raya dana segar dari kandidat kepala daerah yang maju.
 
Merujuk UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol, setidaknya terdapat sumber pendanaan partai yang diperbolehkan, yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan negara dari APBN atau APBD. Sementara, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2009 mengamanatkan jumlah bantuan negara per partai dihitung sebesar Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh dari pemilu sebelumnya.
 
Partai politik harus berkomitmen menolak praktik mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.  Sikap tersebut dinilai penting di tengah banyaknya pejabat yang tertangkap tangan melakukan dugaan korupsi.   
Kita mendorong dan mendukung  KPK  untuk fokus pada penangkapan pelaku mahar politik. Pasalnya, sampai saat ini, KPK belum pernah menangkap orang melakukan mahar politik.
 
Kita sepakat agar praktik politik uang pada Pilkada 2018 tidak terjadi. Pasalnya, akibat politik transaksional, politik uang, mahar politik politik dan biaya tinggi memicu praktik korupsi. Terseretnya sejumlah tokoh politik dalam berbagai kasus korupsi padahal selama ini dipercaya sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus.
 
Di ranah publik sering terdengar bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau proses transaksional. Pada saat kampanye calon-calon kepala daerah mengeluarkan banyak dana, belum lagi dana mahar politik. 
 
Inilah yang terjadi, politik transaksional kerap mewarnai gelaran pilkada dan pemilu. Publik sedih karena politik transaksional sepertinya sudah menjadi wajah demokrasi di negeri ini. Itulah sebabnya harus dicegah dan lawan.
 
Bukankah kepala daerah yang terpilih berdasarkan politik trasaksional tidak akan pernah berpihak kepada kepentingan masyarakatnya? 
 
Inilah saatnya, rakyat melakukan perlawanan terhadap politik transaksional. Rakyat harus cerdas untuk tidak memilih calon 
kepala daerah yang melakukan politik uang, memberikan mahar politik, dan lainnya. Yang kita inginkan terpilihnya kepala daerah yang punya integritas, amanah, dan jujur. *

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats