Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 26 Agustus 2018 00:42 WIB

Polisi Alat Negara, Bukan Alat Kekuasaan

POLISI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polisi profesional hendaknya tidak memihak salah satu kontestan politik. Polisi harus bersikap netral dan mengayomi seluruh warga masyarakat.
 
Soal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka sudah jelas diatur dalam UU No 9 Tahun 1998. Di situ sangat jelas sekali, negara membuka ruang sebesar-besarnya bagi rakyatnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan polisi sebagai alat negara wajib melindunginya.
 
Aneh, bila acara #2019GantiPresiden bisa dilaksanakan di Jakarta, Medan, Batam, dan lain-lain, tetapi tidak diperbolehkan di Surabaya. Padahal UU yang dijadikan dasar hukum masih sama. Mestinya kalau di Jakarta diperbolehkan, maka di Surabaya atau di kota mana pun harus diizinkan.
 
Lebih aneh lagi, alasan tidak diterbitkannya STTP karena ada ormas yang menolak acara tersebut. Terkesan polisi takut sama ormas daripada sama UU. Padahal, selama ini polisi dalam berbagai momentum sudah teruji kehebatannya mengatasi kerumunan massa. Misalnya, sukses mengamankan aksi 212 di Jakarta.
 
Perlu diingatkan kepada Polisi bahwa kekuasaan bisa saja berganti dari satu orang ke orang lainnya, jadi tidak perlu memihak kepada salah satu kelompok. Lebih elegan bila polisi netral, berdiri di atas semua golongan.
 
Mohammad Nizar Zahro 
Ketua Umum Satria Gerindra
Ketua DPP Gerindra
Anggota DPR RI
 

(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

free web stats